PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH KAVLING DI KOTA DENPASAR - BALI

Abstract

Penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH KAVLING DI KOTA DENPASAR – BALI” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanah kavling yang dikelola oleh pengembang maupun langsung dari masyarakat, untuk mengetahui kekuatan hukum dan perlindungan hukumnya bagi konsumen ( pembeli ) serta hambatan-hambatan yang timbul dan cara penyelesaiannya. Masyarakat umum mengenal ‘kavling’ sebagai tanah yang sudah dipetak-petak, namun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, kavling dirumuskan sebagai sebidang tanah dalam bentuk dan luas yang telah ditentukan oleh koordinator kavling ( pengembang ) dan konsumen ( pembeli ). Keterbatasan lahan ( tanah ) dan kebutuhan masyarakat akan lahan ( tanah ) di Kota Denpasar yang semakin meningkat mengakibatkan lahan ( tanah ) diperjual belikan dalam bentuk kavling baik oleh perusahaan swasta maupun masyarakat perorangan yang menimbulkan masalah dalam hal pelaksanaan jual beli dan perlindungan hukum bagi konsumen ( pembeli ) yang membutuhkan penanganan segera untuk dilakukan penelitian dalam rangka mencari solusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel diambil dengan cara non random sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan jual beli tanah kavling di Kota Denpasar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah kavling di Kota Denpasar dapat dilaksanakan oleh pengembang atau masyarakat perorangan yang memberikan kuasa kepada pengembang untuk mengkavling tanah mereka dengan konsumen ( pembeli ) yang dilaksanakan dengan atau tanpa membuat akta jual beli di PPAT. Jual beli dihadapan PPAT akan mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa pemilikan tanah kavling sedangkan dalam jual beli tanah kavling yang dilaksanakan di bawah tangan, konsumen ( pembeli ) harus membuktikan sendiri kepemilikannya atas tanah kavling tersebut. The object of this thesis entitled “THE SELL AND BUY PROCESS OF LOTS IN DENPASAR BALI” are to understand the sell and buy process of the lots that is done by the developer or individually and to understand the legal power and its protection towards the consumer (buyer) including the obstacles and its solution. People generally know lots as a land that has already been measured and parceled, but according to Law Section 1 year 1994 about housing, lots is identified as a parcel of land that its shape and width have been determined by the developer or by the buyer. The small number and the increasing demand of land made the land is sold in the form of lots, and this cause trouble in the process of sell and buy and the protection towards the buyer. This research is to find the solution of the problem that has been mentioned before. This research is using empirical jurisdiction approach. In analyzing this thesis, the writer is using primary and secondary data. The sample is taken by non-random sampling. Since the analysis is descriptive, this thesis will describe, explain, and reveal the real process of sell and buy of lots in Denpasar. It can be concluded that the process of sell and buy of lots in Denpasar is done by developer or individually by its owner with or without having any land certificate by The Land Certificate Maker. The process that is legalized by Land Certificate Maker will get a protection of law by The Land office in case there is a dispute, but for the process that is not legalized by The Land Certificate, the buyer himself must prove his possession of the lot.