PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH ASAL HAK MILIK ADAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROPINSI BALI (Studi Kasus Pembuatan Jalan By Pass Tohpati-Kusamba)

Abstract

Di Propinsi Bali pengadaan tanah tidak hanya untuk tanah-tanah milik pribadi saja tetapi juga tanah-tanah yang dikusai oleh masyarakat adat seperti : tanah desa (tanah druwe desa), tanah Pekarangan Desa (PKD), tanah Ayahan Desa (AYDS) dan tanah Pura (pelaba Pura). Digunakannya tanah Pura di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali untuk proyek pembuatan jalan By Pass Tohpati-Kusamba untuk lebih mempersingkat perjalanan masyarakat serta untuk lebih membuka peluang usaha, di mana penyelesaian pengadaan tanah tersebut dilakukan melalui pelepasan hak atas tanah. Dalam pelepasan tanah tersebut selalu disertai dengan pemberian ganti rugi yang merupakan masalah paling sentral di dalam pengadaan tanah. Dalam pemberian ganti rugi ini masyarakat lebih banyak memilih dalam bentuk uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah hak milik adat (Pura) di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengadaan tanah hak milik adat (Pura) untuk kepentingan umum guna pembuatan jalan By Pass Tohpati-Kusamba di Kabupaten Klungkung serta untuk mengetahui penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadan tanah hak milik adat (Pura) untuk kepentingan umum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pengadaan tanah, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengadaan tanah asal hak milik adat (Pura) untuk kepentingan umum guna pembuatan jalan By Pass Tohpati-Kusamba di Kabupaten Klungkung serta penyelesaian pemberian ganti rugi dan bersifat deskriptif analitis yaitu dapat memberikan data atau gambaran pelaksanaan pengadaan tanah, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah tersebut. Data primer dan data sekunder ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan studi dokumen maupun pedoman wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan atau gambar, pembebasan lahan dan pembuatan jalan. Faktor pendukung dalam pengadaan tanah disini adalah dengan adanya bantuan dari pihak perangkat desa yang ikut memberikan masukan dan pengertian kepada warga masyarakat. Faktor penghambat disini dapat ditinjau dari berbagai hal, yaitu ditinjau dari segi peraturan, ditinjau dari petugas yang melaksanakan peraturan dan ditinjau dari kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Penyelesaian pemberian ganti kerugian dilakukan dengan jalan musyawarah dan pemilihan ganti rugi berupa uang disebabkan karena lebih memudahkan dalam pembiayaan upacara dan perbaikan/renovasi Pura In Province Bali levying of land do not just for just personal ownership lands but also land which is the power of by custom society like : countryside land (land of druwe countryside), land Lawn of Countryside (PKD), land of Ayahan Countryside (AYDS) and Pura land (pelaba of Pura). The using of Pura land in District of Dawan, Sub-Province of Klungkung, Province Bali to the project of making of road of By Pass Tohpati-Kusamba to be more take a short cut journey of society and also to be more open opportunity of effort, where the solving of levying of the land through release of land right. In release of the land is always accompanied with giving of indemnation representing problem most central in levying of land. In giving of this indemnation of more society chosen in the form of money. Intention of this research is know execution of levying of custom private property (Pura) in District of Dawan, Sub-Province of Klungkung, Province Bali, to know supplementary factor and factor resistor of levying of custom private property (Pura) for the sake of public utilize making of road of By Pass Tohpati-Kusamba in Sub-Province of Klungkung and also to know the solving of giving of indemnation in levying of custom private property (Pura) for the sake of public. Approach method the used is approach of empirical juridical, to give picture qualitative about execution of levying of land, supplementary factor and resistor factor in levying of custom property land (Pura) for the sake of public utilize making of road of By Pass Tohpati-Kusamba in Sub-Province of Klungkung and also the solving of giving of indemnation and have the character of analytical descriptive that is can give picture or data execution of levying of land, supplementary factor and resistor factor and also the solving of giving of indemnation in levying of land. This primary data and secondary data do through research of field and bibliography with document study and also guidance of interview. From result of research show execution of levying of land conducted through three step, that is planning or picture, liberation of farm and making of road. Supplementary factor in levying of land here is with existence of aid of side peripheral of countryside which follow to give input and congeniality to society citizen. Resistor factor here can be evaluated from matters, that is evaluated from regulation facet, evaluated from officer executing regulation and evaluated from awareness and compliance of society. Solving of giving of indemnation conducted by way deliberation and election indemnation in the form of money caused by more facilitating in defrayal of repair and ceremony/renovate Pura