TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KEADAAN PAILIT

Abstract

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha. Salah satunya badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu Persekutuan Komanditer. Sumber modal Persekutuan Komanditer dalam menjalankan usaha salah satunya dapat melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga. Dalam praktek, debitor yang dinyatakan pailit ada yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan kreditor dan menyulitkan Kurator. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengurus CV dalam keadaan pailit dan hambatanhambatan yang dihadapi kreditor jika pengurus CV tidak bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan. Hasil penelitian menyebutkan: tanggung jawab pengurus persekutuan komanditer yang telah diatur dalam KUHD belum memberikan perlindungan hukum bagi kreditor apabila debitor pailit tidak bertanggung jawab terhadap utang-utangnya dan justeru Kreditor mengalami hambatan bilamana akan menuntut haknya sehingga diperlukan perangkat hukum yang secara khusus mengatur tentang CV. The growth of Indonesian economics and trading implies many problems arising in society, because everyone need of money to fulfill requirement of their life, so even in a trading agency. One of the non corporation trading agency is Limited Partnership or Commanditaire Vennootschap (CV). The one of capital source of Limited Partnership in operating its business is obtained from loan of banking and non banking institution with certain guarantee. If the loan cannot be returned at the fall due and have could to be billed, hence the Limited Partnership can be expressed bankrupt by decision of Commercial Justice. In practice, there is debtor which expressed bankrupt irresponsible so that its will have harmed for creditor and also complicated for Curator. The target of research which will reached are to know and analyze the responsibility of a bankrupt CV officials member and obstacles faced by creditor if CV officials member is irresponsible. This research using method of juridical empiric approach, that is an approach using secondary data first and then continued with checking primary data in field which its result is expected can to answer proposed problems. Result of this reseach stated : the responsibility of Limirted Partnership officials member which have been arranged in KUHD not yet given law protection for creditor if bankrupt debtor was irresponsible to its debts and exactly the creditor faced obstacles when claiming its rights so that needed of peripheral of law which peculiarly arrange abaout CV.