PRAKTEK PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SAMARINDA

Abstract

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) sebagai syarat agar dapat segera ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Namun dalam praktek kadangkala penggunaan SKMHT menjadi APHT menemui berbagai hambatan yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif dan penelitian lapangan hanya sebagai pendukung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda. Populasi penelitian ini beriumlah 30 (tiga puluh) SKMHT yang dibuat oleh 5 orang Notaris / PPAT responden pada bulan Januari - April tahun 2007. Dari keseluruhan populasi tersebut semuanya dijadikan sampel. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penelitian lapangan yang menggunakan wawancara, sedangkan terhadap nara sumber dilakukan dengan memberikan kuisioner dan mewawancarai mereka yang berkaitan dengan penggunaan SKMHT dalam pemberian kredit oleh kreditor. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian im. Data yang diperoleh dianalisis dengan editing data dan selanjutnya mengelompokkan data-data tersebut menurut jenisnya dan memasukan dalam tabel frekuensi agar dapat ditafsirkan, selanjutnya dideskripsikan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses penggunaan SKMHT dalam perianjian kredit yang dibuat oleh Notaris / PPAT telah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam proses penggunaan SKMHT dalam perjanjian kredit ini terdiri dari tahap sebelum dan pada saat pembuatan akta perjanjian kredit dan tahap pemasangan SKMHT. Faktor-faktor penghambat dalam penggunaan SKMHT timbul pada saat proses pengikatannya menjadi APHT dan tahap pendaftaran APHT. Faktor-faktor penghambat pada proses penggunaan SKMHT menjadi APHT ini adalah biaya yang mahal serta jangka waktu yang singkat. Dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan upaya dengan memperbaharui kembali SKMHT yang telah habis masa berlakunya sesuai dengan peraturan perundangundangan serta menindak lanjuti SKMHT menjadi APHT. Burdensome Letter of Attorney Rights Responsibility (SKMHT) arranged in Section 15 Ordinance Number 4 1996 year About Rights Responsibility of Land Along With Objects Related to Land (UUHT) as condition so that earning is immediately acted continues with making of Official Document Giving of Rights Responsibility (APHT). But in practice occasionally usage of SKMHT become APHT meet various resistance becoming the problem of this article. This research has the character of analytical descriptive with approach of Yuridis Normatif and research of field only as supporter, location research done in Town of Samarinda. This Population Research of count 30 made by SKMHT 5 Notary people / PPAT Responder in January - April Year 2007. From overall of the population is altogether made by samples, to muster primary data done with research of field using interview, while to resource person done by giving questionnaire and hold an interview with them related to usage of SKMHT in gift of credit by creditor. To get data of secondary done with bibliography study to books, law and regulation, and documents related to research. Obtained to be data to be analyzed with data editing and hereinafter group the data’s according to its type and input in tables of frequency so that can be interpreted, hereinafter to be description with approach qualitative. Result of research show process usage of SKMHT in memorandum of understanding of made by credit is Notary / PPAT have as according to law and regulation. In course of usage of SKMHT in memorandum of understanding of this credit consist of phase before and at the time of making of act memorandum of understanding of phase and credit installation of SKMHT. Factors Resistor in usage of SKMHT arises at the time of its cordage process become APHT and phase registration of APHT. A Factor Resistor at process usage of SKMHT becomes this APHT is the expense of costly and also brief duration. In overcoming the resistance strives by turning over a new leaf SKMHT which have finished a period to going into effect it as according to law and regulation and also SKMHT continue become APHT.