ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TERHADAP SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) KOTA SEMARANG

Abstract

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terbukti pada zaman orde baru, banyak kebijakan yang sangat pro terhadap pengusaha besar. Fakta riilnya yakni sektor UMKM merupakan motor penggerak dan penyelamat ekonomi bangsa Indonesia sejak krisis tahun 1997/1998 yang terbukti tangguh dan jauh dari ancaman kebangkrutan daripada industri besar. Fakta ini membuat pemerintah Indonesia membuat kebijakan terhadap UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1995 dan terbaru UU No. 20 Tahun 2008 yang diimplementasikan didaerah. Potensi pengembangannya didaerah mampu memberikan kontribusi maksimal bagi daerah seperti PAD, tenaga kerja, dan sebagainya sehingga harus diimplementasi dengan baik. Mengambil daerah penelitian Kota Semarang karena potensi UMKM di Semarang masih belum tergarap maksimal seperti kota lainnya di Jawa Tengah. Dan oleh karenanya faktor kebijakan Pemkot Semarang terhadap UMKM yakni implementasinya akan disoroti dalam penelitian ini. Bertujuan (i) untuk mengetahui realisasi implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam menangani sektor UMKM di Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2003 – 2008); (ii) mengetahui faktor – faktor yang menghambat dan mendukung pengembangan UMKM di Semarang; (iii) melihat pengaruh pemberlakuan UU No.20 tahun 2008 terhadap kebijakan dalam menangani sektor UMKM. Menggunakan model penelitian gabungan antara kuantitatif sederhana dan kualitatif dengan tipe implementasi. Data akan dianalisis secara gabungan dengan model statistika deskriptif dan analisis data kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan tiga macam yakni wawancara secara mendalam, obsevasi, dan kuesioner. Hasilnya (i) kebijakan : perlu dibuatnya Perda Kota Semarang tentang UMKM guna memberi kejelasan isi, ukuran, dan tujuan kebijakan yang jelas sehingga kesulitan teknis permasalahan dan kebijakan dapat dimplementasikan dengan baik. Diharapkan terjadi perubahan perilaku kalangan UMKM, (ii) pelaksana kebijakan : perlu ditingkatkan SDM dan dukungan finansial guna mencapai keefektifan dan keefisienan dalam mengimplementasikan kebijakan. Pembenahan komunikasi antar organisasi dan kegiatan membangun sektor UMKM. (iii) pelaku usaha UMKM sebagai objek kebijakan : pembenahan komunikasi dan akses partisipasi yang selama ini terhambat akan meminimalisir terjadinya konflik antara Pemkot Semarang dan kalangan UMKM, (iv) dampak terhadap masyarakat : permasalahan mendasar UMKM yakni pembenahan masalah pemasaran akan memberi dampak terhadap produk dan jasa UMKM sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kata Kunci : Kebijakan, UMKM, Implementasi