PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Abstract

Sampai saat ini perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perjanjian bagi hasil ini hanya dapat muncul dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut. Bentuk perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal dengan istilah “paroan” atau paruhan, yang berarti bagi hasil tersebut dibagi separuh-separuh atau 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, jangka waktu perjanjian untuk sawah adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan yang tanah kering sekurang-kurangnya adalah 5 tahun. Menurut masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, perjanjian bagi hasil adalah merupakan suatu perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis tapi hanya berdasarkan atas dasar saling percaya saja, di mana pemilik tanah mengizinkan penggarap untuk mengolah tanahnya dengan pembagian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian perjanjian bagi hasil ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan, objek perjanjian dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah penelitian hokum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam tesis ini disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tahu atau kurangnya pengetahuan mereka tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil.