KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

APRINI, ERPINKA (2007) KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
285Kb

Abstract

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan hal tersebut dibuat peraturan mengenai pendaftaran tanah, salah satunya adalah Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Namun pada kenyatannya masih terdapat permasalahan dalam hal kepemilikan sebidang tanah yang berhubungan dengan pasal ini, yaitu terhadap sebidang tanah yang sudah dikuasai oleh subjek hukum selama bertahun-tahun dan telah dilengkapi dengan sertipikat. Terhadap tanah itu masih ada pihak luar yang menuntut hak atas tanah tersebut. Sampai saat ini Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang seharusnya dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan di atas masih menimbulkan perbedaan. Mengingat keberadaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia, dimana sertipikat bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak melainkan sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah, untuk mengetahui pendapat teoritisi tentang jaminan kepastian kepemilikan sertipikat terhadap hak atas tanah berdasarkan pasal ini dan untuk mengetahui pendapat praktisi hukum (Hakim, Pengacara, PPAT, Pejabat Kantor Pertanahan) serta masyarakat mengenai keberadaan pasal ini sebagai salah satu pemecahan dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data sekunder yang berhubungan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 merupakan data utama dalam penelitian ini dan didukung pula dengan data primer yang dikumpulkan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen-dokumen hukum, wawancara dan penggunaan kuesioner. Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah masih terdapat perbedaan. Pasal ini belum mengikat hakim dalam memutus sengketa. Diterapkannya pasal ini masih tergantung dari pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Karena adanya dua kepentingan yang saling terbentur yaitu jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan itikad baik Sehingga diterapkan atau tidaknya pasal ini pada penyelesaian sengketa tanah ada pada wewenang hakim yang mengadili perkara. Keberadaan pasal ini juga masih menimbulkan perbedaan pendapat baik dari teoritisi dan praktisi hukum serta masyarakat pemegang sertipikat. Umumnya praktisi hukum yang berkaitan langsung dengan penyelesaian sengketa tanah (hakin dan pengacara) menyatakan keberatannya terhadap diterapkannya pasal ini sedangkan praktisi hukum yang berkaitan langsung dengan pendaftaran tanah (PPAT dan Pejabat Kantor Pertanahan) dan masyarakat pemegang sertipikat menyatakan setuju diterapkannya pasal ini dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah. Keberadaan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 pada intinya adalah untuk meminta perhatian pada Pengadilan, terutama hakim yang memutus sengketa bahwa ada konsep rechtverwerking, yaitu konsep asal dari pasal ini yang sudah diterapkan berkalikali oleh Mahkamah Agung dalam meyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Pada umumnya pendapat yang menyetujui diterapkannya pasal ini karena dapat dianggap xii memberikan jaminan kepastian hukum pemegang sertipikat hak atas tanah. Sedangkan pendapat yang tidak menyetujui diterapkannya pasal ini karena dikuatirkan akan terjadi ketidakadilan terhadap pemilik hak yang sebenarnya karena pemilik hak dapat kehilangan hak yang sebenarnya ia punyai. One of the subjects of land registering is to give rule of law to the right owner to the land. Therefore, to make it happen was established the rule about land registering, one of them was Article 32 section (2) of Governmental Regulation No. 24 year 1997. But, in fact there are still problems concerning the ownership of a piece of land corresponding this Section, that is, to a piece of land that have already taken charge by law subject during through years and completed with certificates. There are still parties claiming to the land prosecuting the right of the land. Till now, Article 32 section (2) of Governmental Regulation No.24 year 1997 that should can be the solution to the problems, but there are still causing differences. Considering the existing of this Article was not appropriate with negative publication system that embraced by land registering in Indonesia where the certificate did not constitute the exact evidence instrument but the certificate is constitute strong evidence instrument. The subject of this research was to know the application of Article 32 section (2) of Governmental Regulation No. 24 year 1997 in overcoming the problems in land registering, to know the theoretician opinion about assurance guaranty of certificate ownership to the right of land pursuant to this Article and to know the opinion of practitioner in law (judge, lawyer, Functionary of Act of Law Maker, functionary of Land Affair Office) also people about the existence of this Article as one of problem solver in land registering sector. Method used in this research was juridical normative method. Secondary data corresponding with Article 32 section (2) of Governmental Regulation No.24 year 1997 constituting the main data in this research and supported also by primary data gathered. Data was gathered by documents of law study, interview and questioner usage. The implementation of Article 32 section (2) of Governmental Regulation No.24 year 1997 by judges in solving the land dispute was still causing differences. This Article not yet includes the judge in deciding the dispute. The implementation of this Article was still depends on judge consideration whether will be fair to the lawsuits. Because there are two business that impinge each other, that is, if the Plaintiff was really had the authentic right of the land and the Sued was really had the right of the land with good faith. So, the application of this Article to solving this dispute is in judge authority that judging the case. The existence of this Article is still makes difference opinion both theoretician and practitioner of low and also people who have the certificate. Generally, the practitioners in law that directly corresponding to the land dispute solving (judge and lawyer) clarify the objection to the implementation of this Article, while the practitioners in law that directly corresponding to the land registering (Functionary of Act of Law Maker and Functionary of Land Affair Office) and the people who have the certificate clarify agreed with the implementation of this Article in solving the land registering problems. The Point of the existence of Article 32 section (2) of Governmental Regulation No.24 year 1997 was asking the attention of court, especially judge that deciding the dispute, that there was rechtverwerking concept, that is the basic concept of this Article that have already implemented many times by Supreme Court in solving the land dispute in Indonesia. Generally, the opinion that agreed with the Implementation of this Article because can be assumed to give the rule of law guarantee to the owner of certificate of land right. While, the opinion from who disagreed the implementation of this Article xiv because of afraid to be injustice to the real owner, because the right owner could lose the real right they really have.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:15532
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:01 Jul 2010 15:14
Last Modified:01 Jul 2010 15:14

Repository Staff Only: item control page