AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Abstract

Sistem dan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa telah diatur secara tegas dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, namun mekanisme tersebut dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Salah satu bentuk penyelewengan pengadaan barang dan jasa adalah peminjaman nama badan usaha yang dilakukan oleh orang atau badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peminjamanan nama tersebut dan tindakan hukum yang akan diambil bila badan usaha pemenang lelang tersebut wan prestasi serta hak dan kewajiban orang/badan usaha yang meminjam nama badan usaha tersebut, telah dilakukan penelitian terhadap beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode pendekatan yuridis empiris serta hasil penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi badan usaha untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa meliputi : 1) Perorangan yang tidak punya badan usaha tapi berminat mengikuti lelang; 2) Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha tidak sesuai dengan yang ditetapkan panitya pengadaan; 3) Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha tidak sesuai dengan yang ditetapkan panitya pengadaan; 4) Kemampuan dasar pada bidang / Sub Bidang Pekerjaan kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan oleh panitya pengadaan; 5) Sisa kemampuan keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan oleh panitya pengadaan. Akibat hukum terhadap Badan Usaha pemenang lelang yang wan prestasi dalam pelaksanaan pekerjaan menurut Keppres 80 Tahun 2003 dan Kontrak Pengadaan barang dan jasa adalah (1) Pemutusan Kontrak Pengadaan Barang dan jasa; (2) Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara; (3) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; (4) Membayar denda dan ganti rugi kepada negara; (5) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Penyedia Barang dan Jasa/Badan Usaha yang tidak memenuhi faktor-faktor tersebut diatas akan berusaha mengikuti lelang dimaksud dengan meminjam nama badan usaha lain yang memenuhi syarat. Mechanism and system auction of goods and service levying have been arranged expressly in Keppres No. 80 Year 2003, but the mechanism assessed by some society circle still gristle the happening of deviation. One of deviation form of goods and service levying is loaning name of corporation which conducted by other corporation or people to follow auction of goods and service levying. To know cause factors loaning name of corporation and law action to be taken if winner corporation wanprestation and also right and corporation / people obligation who borrowing name of that corporation, have conducted research to some Set of Area Job Peripheral in overall Central Java Province Government which carrying out good and service levying with empirical juridical approach method and also research result which having the character of analytical descriptive. From research result indicated that factors which becoming constraint for corporation to following auction of good and service levying covers : 1) Individual who haven't corporation but hanker to following auction; 2) Qualification of Corporation Certificate which disagree with levying committee specified; 3) Classification of Corporation Certificate which disagree with levying committee specified ; 4) Elementary ability at work area / work sub area less than minimum amount which specified by levying committee; 5) Rest of monetary ability (SKK) and Rest of Package ability (SKP) less than minimum amount which specified by levying committee. Legal consequences to be the winner auction which wanprestation in execution according to Keppres 80 year 2003 and good and service levying contract is (1) disconnection of good and service levying contract; (2) Performance bond become public ownership ; (3) Rest of advanced money have to pay by supplier / service; (4) Paying indemnation and penalty to state; (3) Imposition blacklist for certain duration. Thereby that supplier and service / corporation which not fulfill the above mentioned factors will try to follow such auction by borrowing name of other corporation which up to standard.