STUDI ANALISIS ISI PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGKA

Abstract

As a concept, communication and policy influence each other. Empirically such relation is reflected in public perception when responding to environmental issues and problems. Mass media as a social institution contributes to such process. There are many sensitive environmental issues in Indonesia, especially related to mining. This study is aimed at observing the relationship of environmental communication with environmental management in Bangka Regency. The aim of this qualitative-type research is to analyze the content of newspapers and to identify its implication toward environmental management policy in Bangka Regency. Scope of this study covers environmental news in Bangka Pos, Babel Pos and Rakyat Pos newspapers published from January 1, 2005 to December 31, 2005. This analytical method is matched with depth interview in this research. Data collection was done through coding manual instruments, coding sheet and interview guide. The analysis was done with qualitative descriptive and quantitative, presented in frequency table and bar diagram. The result of interview was employed to enrich the analysis. Result of the research shows that Bangka Pos is the most intensive newspaper presents environmental news (47.86%), compared to Babel Pos (32.48%) and Rakyat Pos (19.66%). However, environmental news was mostly (95.73%) written in small column of less than 75 cm/column by these three newspapers, and mostly (66.67%) in news form. From writing technique point of view, straight news was the most popular (88.51%). All of them tend to use single informant (80.34%), with bureaucrats become the most popular target (37.32%), followed by journalists (24.65%), and the people in general (16.29%). The most commonly written issue is environmental impact (32.48%), followed by environmental law (27.35%) and environmental policy (20.51%). Among these issues, mining is the most frequently written. Based on the writing substance, agenda setting (47.86%) and implementation policy (37.61%) news category are mostly found, with evaluation only 8.55%. Implication for social control aspect is the opening of space for critics, input and demand for policy. In the policy aspect there is betterment in the environmental management planning in Bangka Regency with the increase of public participation. There is more room for the media to actively control and aggregating stakeholders’ interest in environmental management. The media is expected to optimalize its role for policy control and become a communication forum among stakeholders. The government is expected to be more responsive, enhance its coordination and consistency in enforcing the law, as well as keep its transparency and accountability. Most importantly, the media should open its space for the society to actively participate in environmental management. Secara konsepsional aspek komunikasi dan aspek kebijakan memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dalam tataran empiris hubungan tersebut tercermin pada persepsi masyarakat ketika merespon isu dan permasalahan lingkungan. Media massa sebagai institusi sosial memiliki kontribusi terhadap hal tersebut. Banyak berita tentang isu dan masalah kebijakan lingkungan yang sensitif di Indonesia, khususnya terkait dengan bidang pertambangan yang selalu menarik perhatian publik. Studi ini hendak melihat interelasi komunikasi lingkungan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka. Tujuan penelitian dengan tipe kualitatif ini hendak menganalisis isi surat kabar dan mengetahui implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka. Ruang lingkup studi ini mencakup pemberitaan lingkungan di surat kabar Bangka Pos, Babel Pos dan Rakyat Pos periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005. Metode analisis isi dipadukan dengan teknik wawancara mendalam kepada sumber diterapkan pada penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan teknik coding manual, coding sheet dan panduan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan bar diagram. Hasil wawancara digunakan untuk mempertajam analisis. Berdasarkan intensitas pemberitaan, Bangka Pos paling intensif memuat isu dan masalah lingkungan dibanding Babel Pos dan Rakyat Pos. Ini terlihat dari tingginya frekuensi pemberitaan Bangka Pos (47,86%), sementara itu Babel Pos (32,48%) dan Rakyat Pos (19,66%). Pada dimensi tata letak pemakaian kolom kecil oleh ketiga surat kabar dengan ukuran di bawah 75 cm/kolom cenderung tinggi dengan total 95,73%. Sedangkan rubrik artikel berita (66,67%) merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh ketiga surat kabar. Sementara itu dari aspek teknik penulisan, teknik straight news merupakan pilihan tertinggi dengan jumlah 88,51% yang dipakai ketiga surat kabar. Berdasarkan nara sumber ketiga surat kabar cenderung tinggi dalam penggunaan narasumber tunggal (80,34%). Birokrat paling kerap dijadikan narasumber (37,32%),diikuti wartawan (24,65%),dan masyarakat (16,29%).Isu yang kemunculannya tinggi adalah isu dampak lingkungan (32,48%). Disusul oleh isu hukum lingkungan (27,35%) dan kebijakan lingkungan (20,51%). Dari ketiga isu tadi ekses penambangan adalah permasalahan yang sering ditulis. Berdasarkan substansi isi, berita yang sering muncul adalah berita berkategori tahap penyusunan agenda yakni (47,86%) dan tahap implementasi kebijakan yakni (37,61%), sedangkan tahap evaluasi hanya (8,55%). Implikasi pada aspek kontrol sosial terbukanya ruang untuk kritik, input dan tuntutan kebijakan. Pada aspek kebijakan terlihat adanya perbaikan perencanaan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Pada aspek media semakin terbukanya peran media untuk aktif mengontrol dan menjembatani stakeholders dalam pengelolaan lingkungan. Sebagai Rekomendasi, media disarankan mengoptimalkan peran melalui peningkatan kinerja dan kapasitas wartawannya untuk mengontrol kebijakan serta aktif menjadi forum komunikasi antar stakeholders. Pemerintah diharapkan lebih responsif, meningkatkan keterpaduan dan SDM, konsisten menegakkan aturan, serta transparan sehingga akuntabilitasnya terjaga, dan yang terpenting senantiasa menumbuhkan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.