TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG

Abstract

Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dan wanita akan melahirkan akibat hukum tertentu dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah pengaturan mengenai harta kekayaan suami isteri baik yang berasal sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Dalam kaitannya dengan harta kekayaan suami isteri, calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan dapat melakukan pengaturan harta kekayaannya tersebut melalui perjanjian kawin. Walaupun sebagian besar, masyarakat Indonesia, menganggap perjanjian kawin yang dibuat oleh calon sami isteri merupakan sesuatu hal yang tabu, namun dalam perkembangannya lembaga ini semakin banyak dipakai oleh calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya pengaturan mengenai harta kekayaan suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Hal tersebut diatur pula dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 KUH Perdata. Namun demikian baik dalam UUP maupun dalam PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur secara spesifik mengenai harta kekayaan perkawinan, hal ini berbeda dengan ketentuan di KUH Perdata yang mengatur harta kekayaan perkawinan. Dalam tesis ini ada tiga hal yang ingin diungkap oleh peneliti yaitu, mengenai dasar pertimbangan calon suami isteri membuat perjanjian kawin,ketentuan hukum yang dipakai dalam pembuatan perjanjian kawin serta isi dari perjanjian kawin. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata dalam kaitannya dengan praktek pembuatan perjanjian kawin di Kota Bandung. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa alasan yang diajukan oleh calon suami isteri pada saat membuat perjanjian kawin adalah alasan yang bersifat individualistik, adanya pergeseran sistem nilai serta pandangan suami dan isteri terhadap harta kekayaan perkawinan. Sementara itu ketentuan yang dipakai sebagai landasan hukum dalam pembuatan perjanjian kawin untuk WNI asli/ pribumi adalah UUP sedangkan untuk WNI Keturunan/ Tionghoa mengacu pada KUH Perdata, keduanya menggunakan Peraturan Pelaksana yang lama dalam KUH Perdata. Di sisi lain isi perjanjian kawin yang dibuat dalam praktek di Kota Bandung adalah mengenai pemisahan harta kekayaan, sedangkan materi lain diluar harta kekayaan perkawinan jarang terjadi. Marriage held between a man and a woman comes into view certain legal causes in their household life. One of legal causes from marriage is an arrangement of properties of the couple obtained from both before the marriage and during the marriage. Concerning husband-wife’s properties, candidate of husband-wife who will carry out a marriage can conduct the arrangement of their properties through marriage agreement’s. Although most Indonesian people consider that marriage agreement’s made by candidate of husband-wife is a taboo but recently this institution is getting utilized by candidate of husband-wife who will carry out a marriage. Basically, the arrangement of husband-wife’s properties is ruled in Act number 1, 1974 about Marriage as emphasized in Article 35 to Article 37. It is also ruled in Article 137 to Article 145 of Civil Law Code. However, both in Marriage Law (UUP) and Government Regulation (PP) Number 9, 1975 does not rule specifically on marriage properties. It is different with the stipulation in Civil Law Code that rules properties in marriage. In this thesis, there were three issues to reveal by the researcher, that is, about the consideration of candidate of husband-wife in making marriage agreement’s and the legal stipulations applied in the making of marriage agreement’s and the content of marriage agreement’s. This research was conducted in Bandung city, by the approach method of juridical empiric. This method was applied to know the application of legal stipulation in Marriage Law and Civil Law Code regarding the making of marriage agreement’s in practice in Bandung city. From the research result, it was recognized that the reasons proposed by candidate of husband-wife when they made marriage agreement’s were individualistic reasons and there was a changing of value system and the viewpoints of husband-wife on marriage properties. Meanwhile, the stipulations applied as the legal base in the making of marriage agreement’s for original Indonesian was Marriage Law (UUP), whereas for non original Indonesian refered to Civil Law Code. Both of them applied the old implementation regulation in Civil Law Code. On the other hand, the content of marriage agreement’s made in practice in Bandung city was on the separation of properties, whereas the other material out of marriage properties were rarely occurred.