KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PERSEROAN TERBATAS KERETA API (PERSERO) DENGAN PENYEWA DI KOTA - SEMARANG

Abstract

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 bahwa rumah adalah sebagai tempat tinggal atau hunian serta sarana pembinaan keluarga. Dan dalam Pasal 9 UU tersebut diatas bahwa Pemerintah dan badan-badan social atau keagamaan dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan tetap memperhatikan ketentuan UU tersebut. Dan yang dimaksud kebutuhan khusus adalah pembangunan rumah-rumah dinas. Rumah dinas merupakan fasilitas yang disediakan bagi pegawai dinas tertentu yang berkaitan dengan tugas kedinasannya. Demikian juga yang dilakukan PT Kereta Api (Persero) yang pendiriannya berdasar PP No. 19 tahun 1998 dan Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-17171.HT.01.01.Th.99. Menempati rumah dinas PT Kereta Api (Persero) berdasarkan perjanjian tertulis yang sudah diatur secara baku dari perseroan dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian . Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang menandatanganinya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi bersifat diskriftif analisis, yaitu memaparkan permasalahan untuk mendapat informasi tentang obyek dengan mengambil beberapa responden sebagai sample. Tujuan utama PT Kereta Api (Persero) memberi fasilitas rumah dinas adalah untuk memperlancar pekerjaan pegawai yang berkaitan dengan tugas yang diembannya. Tetapi dalam perkembangan dan berjalannya waktu , penggunaan rumah dinas banyak menyimpang dari tujuan awal tersebut . Penghuni rumah dinas PT Kereta Api (Persero) sekarang terbagi : pegawai aktif , pensiunan dan pihak ketiga . Penghuni /penyewa rumah dinas PT Kereta Api (Persero) berdasar SPR (Surat Penunjukan Rumah) yang merupakan perjanjian karena berisi beberapa klausula yang disepakati antara perseroan dengan penyewa . Dalam praktek banyak penyewa yang tidak mentaati ketentuan batas waktu menempati rumah dinas yang tercantum dalam SPR tersebut dengan alasan : karena uang pesangon yang diberikan perseroan tidak memadai , mereka telah keluar banyak biaya untuk merenovasi rumah dan berharap dapat membeli rumah dinas tersebut. Sedang kendala yang dihadapi PT Kereta Api (Persero) untuk mengambil alih rumah dinas yang ditempati oleh yang tidak berhak adalah tuntutan ganti kerugian dari penghuni yang terlalu besar sehingga sulit untuk dipenuhi oleh perseroan , keinginan penyewa untuk membeli rumah dinas tidak dapat dipenuhi karena pihak perseroan belum memikirkan apalagi memutus untuk menjual rumah dinasnya. Based on Section 1 Constitution number 4th 1992 that houses is place for living or shelter and media for family’s treatment. In Constitution section 9 listed that the Government and Social Institution or Religions can carry out housing construction to fulfill special needed and still focus on that constitution determinations.Special needed is the contruction of official houses.Official houses are provided for some of public servants who connected with their job. Done by P.T. Kereta Api (Persero) that the foundation based on PP.No.19th 1998 and based budget has legalized from Indonesian Minister of Justice No:C-17171.HT.01.01.99. Living in the official house of P.T. Kereta Api (Persero) that the agreement that has arranged by Perseroan according to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata section 1320 about the legal agreement Mentioned on section 1338 Kitab Undang-Undang that the agreement wich made by legal is effected on those who signed it. The method used in this research is juridical empiris with specification that descriptive analysis, to explain the problem for setting the information about the object by taking some of the respondent for sample. The main aim P.T. Kereta Api (Persero) gives the official house facilities to run out their job that connected with their worthes. But as the time goes by, the used of official houses are different from that main aim. The host of P.T. Kereta Api (Persero) official house devided into : Active employee, Retired Employee, and third place. The fenant of P.T. Kereta Api (Persero) official house based on SPR (Surat Penunjukan Rumah) that is the agreement contains some of clausula deal by Perseroan and the tenant. In fact, there is a lot of tenants who unresponsible of the limit time for living in the official house mentioned on that SPR (Surat Penunjukan Rumah), they said the money that gave by Perseroan is not enough, the house cost a lot of money to renovated and they hope that they can buy the house. Mean while, there is a problem faced by P.T. Kereta Api (Persero) to take over the official house who lived by the unright person is the big value of loss demand from the host. So it is difficult for Pesero to fulfill the wish of the tenant to buy the official house .They can not completed it because Perseroan have not think about it and decided whether it is sold or not.