PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN GROBOGAN

Abstract

Dalam reformasi agraria di Indonesia, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan lahan pertanahan untuk kepentingan ekonomis, telah memacu pelayanan pendaftaran atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat semakin besar. Dimana dalam pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, mengenai pendaftaran tanah. Pejabat lain dalam hal ini dimaksud adalah Camat sebagai PPAT Sementara. Dimana kedudukan dan fungsinya Camat sebagai PPAT Sementara, ternyata masih ditemukan persoalan dilapangan, mengenai eksistensi Camat tersebut dalam membuat akta-akta tanah. Untuk itu penulis membuat kerangka berpikir, dalam rumusan permasalahan Adapun rumusan permasalahan tersebut, adalah Penerapan Tugas Camat sebagai PPAT Sementara di kabupaten Grobogan ditinjau dari presfektif fungsi dan kedudukannya dalam era otonomi daerah kemudian Pelaksanaan Pengaturan dilapangan fungsi dan kedudukan PPAT antara Camat sebagai PPAT Sementara dan Notaris/PPAT di Kabupaten Grobogan. Metodologi Penelitian yang dilakukan penulis mengunakan pendekatan Yuridis Empiris, dimana Pendekatan Yuridis yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mengenai fungsi dan kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara, sedangkan Empirisnya menganalisis temuan-temuan yang ada dilapangan mengenai pelaksanan Camat sebagai PPAT Sementara. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menemukan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT Sementara, kemudian Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang lemah, serta sikap Notaris/PPAT yang terkesan menutup mata terhadap penyimpangan-penyimpangn yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT Sementara sehingga mengakibatkan masyarakat dalam memandang penyimpangan-penyimpangan tersebut dibenarkan yang berakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap suatu perbuatan hukum dihadapan Camat sebagai PPAT Sementara Penulis memberikan suatu kesimpulan dari alur berpikir dalam tesis ini, dengan memberikan rangkuman akhir berupa pelaksanaan fungsi dan kedudukan camat sebagai PPAT Sementara dalam era otonomi daerah serta perbandingan antara Camat PPAT Sementara dan Notaris/PPAT, dengan penelaahan yuridis empiris yang komperhensif. Dengan memberikan suatu saran dalam tesis ini berupa perlunya harmonisasi perundang-undangan mengenai PPAT serta perlunya dibuatnya Kode Etik Profesi PPAT, PPAT Sementara dan PPAT Khusus, sebagai langkah awal untuk menertibkan Profesi PPAT, PPAT Sementara dan PPAT Khusus. Dengan membentuk suatu Komisi Pengawas Profesi PPAT baik di tingkat Pusat maupun Daerah, guna memberikan suatu pengawasan dan pembinaan profesi PPAT dengan baik dan benar. Sehingga akan memberikan kontribusi kepastian hukum dalam masyarakat. The necessity of land is increasing the number of economic growth in Indonesian agrarian reformation. The land usage for economic needs has forced gradually the number of land a registration service. This is done by the government to public. The registration is managed by the Nasional land affair institution. This institution is associated with PPAT ( The land deed maker officer) and other officers in doing some activities which is related to the land registration. The others officers in this case are sub district hands. They are called as the temporary PPAT ( the temporary land deed naker officer). There are some problems which are found in the fields about the existence of that sub district head in making the land deed especially with regard to their function and position as the temporary PPAT. The research questions which appears in this study how is the implementation of the sub district head duty as temporary PPAT in Grobogan sub province if we evaluate from the prespective function in the regional autonomy and how is the field implementation management of fuction and position of PPAT between sub district as temporary PPAT and the notary/PPAT in Grobogan sub province. The writer uses the juridical empiric approach in the research methodology. This juridical approach is used to analyze some legislated regulations about fuction and position of the sub district head as the temporary PPAT. Meanwhile, the empiric approach is used to analyze the finding in the field abaout the implementation of sub district head as temporary PPAT. The findings shows that there many deviations which are done by the sub district head as temporary PPAT, the weak role of the land affair institution in Grobogan sub province and the Notary’s attitude toward those deviations which are done by the sub district head. The notary seemed to be not care about those deviations. These deviations are seemed to be alright for the public. As a result there were some uncertainty laws toward the law act done by the sub district head as the temporary PPAT. The writer draws the conclusion by giving the final resume. The final resumes are the implementation of function and position of the sub district as the temporary PPAT in the regional autonomy and the comparison between the sub district as the temporary PPAT and the notary/ PPAT. Those are done by using the juridical empiric analysis comprehensively. The writer gives the suggestion about PPAT harmonically and also need to make the code ethic for the PPAT profesion, temporary PPAT and specialist of PPAT. Those are must be done as specialist of PPAT. Those steps can be done by making a controller committee for PPAT profession either in central or region. This should be done in onder to give a controller and supporter for the PPAT profession. So they can give a contribution in giving the certain law to the public.