PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA ( PRONA ) DI KABUPATEN KARANGANYAR

Abstract

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penyelesaian sertifikat secara masal melalui program PRONA sebanyak 500 bidang tanah, yaitu di Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi (300 bidang tanah) Tahun Anggaran 2004 dan Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso (200 bidang tanah) Tahun Anggaran 2005 Pelaksanaan Program Prona banyak melibatkan berbagai pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Camat dan Kepala Desa terkait serta pemilik hak atas tanah sebagai peserta program PRONA dimana banyak timbul permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalah yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar perlu mendapat solusi karena sukses atau tidaknya pelaksanaan program PRONA pada suatu periode akan membawa dampak terhadap pelaksanaan program PRONA pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga menentukan apakah program PRONA masih akan dilangsungkan atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dari penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan program Prona dilakukan berdasarkan 10 tahap yang telah disusun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dari tahap persiapan sampai tahap pelaporan. Permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan program Prona terdiri dari masalah eksternal (dari masyarakat dan kinerja terkait) dan internal (dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar). The Land Office of the District of Karanganyar, one of Land Offices in Central Java Province, has finished the collective certification through PRONA program for 500 lands in Anggrasmanis Village, the Subdistrict of Jenawi (300 lands) in the budget year of 2004 and in Nglegok Village, the Subdistrict of Ngargoyoso (200 lands) in the budget year of 2005, The implementation of PRONA program involved several parties such as the Government of Karanganyar, The Land Office of Karanganyar, the Heads of Villages and Subdistricts, and the land owners as the participant of PRONA program. In the implementation of the program was found some problems. The problems faced by the Land Office of Karanganyar need to resolve because the success of PRONA program in a period of time will influence the PRONA program in the next periods. Therefore, it will determine whether PRONA program is still held or not. This research applied the juridical empiric approach. Juridical approach was used to analyze some regulations on Land Registration in basis of Government Regulation Number 24, 1997 on Land Registration. Empiric approach was used to analyze the laws from the point of view of people's behavior in society. It had interaction and relation to societal aspect. From the research, it was concluded that the implementation of PRONA program was conducted in basis of 10 stages which had structured by the Land Office of Karanganyar from the stage of preparation to the stage of reporting. The problems faced by the Land Office in implementing PRONA program were consist of external (from the people and the performance) and internal problem (from the Land Office of Karanganyar).