FUNGSI DAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU

Abstract

Berdasarkan PP No. 37/1998 tentang peraturan PPAT, PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Menurut Pasal 1 PP No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah, menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi tanah yang sudah ada hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kota Teluk Kuantan diketahui bahwa masyarakat Kota Teluk Kuantan kurang memanfaatkan jasa PPAT sebagai pejabat umum yang di beri kewenangan oleh negara/ pemerintah untuk membuat akta otentik, perbuatan hukum tetentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan alasan adanya anggapan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan jika masyarakat memanfaatkan jasa camat. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam penulisan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian diketahui .bahwa PPAT mempunyai fungsi selaku pejabat yang ditugaskan oleh Menteri Agraria/ BPN untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang menurut peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan akta jual beli tanah, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak milik, pembagian HGB atau membebankan hak tanggungan. Adapun tugas PPAT adalah memberikan pelayanan kepada semua masyarakat yang memerlukan penjelasan tentang fungsi PPAT tersebut.