PEMEKARAN WILAYAH DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI PEMBENTUKAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH DI KOTA MAGELANG)

Abstract

Di era otonomi daerah, banyak daerah ingin meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, salah satunya dengan cara pemekaran wilayah. Kota Magelang adalah salah satu kota yang melakukan pemekaran wilayah dengan penambahan satu wilayah administrasi baru, yaitu Kecamatan Magelang Tengah. Sebelumnya, kota seluas 1.812 ha dan berpenduduk 124.627 jiwa itu hanya terdiri atas dua kecamatan dan 14 kelurahan. Namun setelah adanya pemekaran wilayah ini, maka terjadi penambahan satu kecamatan dan tiga kelurahan baru hasil pemecahan kelurahan lama. Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Masalah yang muncul adalah apakah pembentukan Kecamatan Magelang Tengah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Magelang Tengah? Bagaimana hasil (output) dari proses pembentukan Kecamatan Magelang Tengah? Apakah kebijakan pembentukan Kecamatan Magelang Tengah sudah mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Upaya untuk menjawab permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan tipe evaluasi efektivitas dengan menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan? Apakah tujuan yang dapat terwujud? Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik. Indikator yang digunakan di bidang pemerintahan adalah ketertiban umum, politik dan pelayanan publik. Sementara di bidang pembangunan adalah ekonomi. Serta di bidang kemasyarakatan adalah kesehatan dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Magelang Tengah. Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasarkan kuesioner yang disebar kepada masyarakat. Mayoritas responden menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan publik di Kecamatan Magelang Tengah serta pembangunan yang telah dicapai. Refungsionalisasi Camat/kecamatan membuat kewenangan Camat menjadi terbatasi. Sehingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi terbatasi. Saran yang diberikan penulis adalah perlu adanya penguatan peran Camat/kecamatan. Salah satunya adalah dengan membuat pasal pada Undang-Undang atau peraturan turunannya yang mengatur peran dan fungsi Camat/kecamatan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Sehingga peran dan fungsi Camat menjadi lebih jelas. Dengan demikian tidak akan ada keragu-raguan Camat dalam menjalankan tugasnya. Keywords : Otonomi Daerah; Pemekaran Wilayah; Pelayanan Publik