IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DALAM PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN DALAM KOTA SUNGAILIAT DI KABUPATEN BANGKA

Abstract

Pelaksanaan pemeliharaan jalan sangat ditentukan oleh sumber pembiayaan. Dengan adanya keterbatasan kemampuan pendanaan oleh Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan pemeliharaan jalan tidak dapat ditangani pada seluruh jaringan jalan perkotaan, sehingga dibutuhkan penentuan prioritas dan jenis pemeliharaan yang harus dilakukan dengan cermat dan akurat sesuai dengan kondisinya. Pengelolaan dan pembiayaan pekerjaan pemeliharaan ditentukan pula oleh organisasi atau kelembagaan yang khusus menangani jenis-jenis pemeliharaan tertentu, dalam hal ini termasuk belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah secara khusus dalam penanganan pemeliharaan jalan secara kontinyu dan berkesinambungan. Ruas Jalan Kabupaten di Kota Sungailiat berjumlah 23 ruas dengan panjang 35,28 km. Pada tahun 2004 pemeliharaan jalan dialokasikan pada 3 (tiga) ruas jalan dengan panjang 6,98 km atau 30 % dari jumlah usulan dari Dinas Kimpraswil. Pada tahun 2005 pemeliharaan jalan terealisasi sebanyak 5 (lima) ruas jalan dengan panjang 11,27 km atau 40 % dari jumlah usulan tahun 2005. Tim Perencana Jalan Kabupaten Bangka menetapkan prioritas penanganan jalan berdasarkan kebijakan Menteri Pekerjaan Umum (SK No. 77/KPTS/Db/1990). Dalam pembahasan anggaran pembangunan daerah sering terjadi pergeseran dan perubahan tingkat prioritas penanganan jalan yang menjadi kebijakan daerah untuk dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten Bangka. Penelitian identifikasi kebijakan dalam pemeliharaan jalan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi dari segenap aspek penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemeliharaan jalan yang berhubungan dengan manajerial pelaku kebijakan pemeliharaan jalan di Kota Sungailiat. Pada akhirnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai proses penyusunan dari suatu bentuk kebijakan terhadap upaya pemberian pelayanan publik berupa pemeliharaan jalan. Keputusan penentuan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka harus mempertimbangkan dampak dari implementasi kebijakan tersebut, sehingga tidak menjadikan beban selanjutnya bagi pemerintah daerah. Kajian dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kebijakan dalam menetapkan prioritas pemeliharaan jalan, identifikasi penyusunan kebijakan dalam usulan pembiayaan pemeliharaan jalan kabupaten, analisis teknis survei kondisi jalan, serta identifikasi kebijakan dalam pembiayaan pemeliharaan jalan Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan suatu permasalahan yang paling mendasar terhadap kebijakan pembiayaan pemeliharaan jalan kabupaten di kota Sungailiat yaitu mengenai penentuan prioritas pemeliharaan ruas jalan yang diusulkan. Dalam penentuan prioritas pemeliharaan ruas jalan teridentifikasi adanya campur tangan yang kuat dari pihak legislatif dalam penentuan hasil akhir program penanganan. Hasil analisis teknis yang dilakukan berdasarkan survei teknis oleh instansi/lembaga yang berwenang terhadap perencanaan jalan (dalam hal ini Dinas Kimpraswil Kabupaten Bangka) tidak sepenuhnya merupakan hasil akhir dari penentuan prioritas program pemeliharaan jalan, meskipun analisis teknis yang dilakukan telah didasarkan pada hasil Musrenbang hingga tingkat dusun/desa. Dalam hal pendanaan, pemeliharaan jalan kabupaten di Kota Sungailiat bersumber pada keuangan daerah. Keadaan ini memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, sehingga diharapkan mampu memunculkan implikasi-implikasi positif yang akan mengarah kepada kemajuan daerah. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain; menetapkan struktur organisasi pengelola jalan disertai tugas dan fungsinya yang telah sesuai dengan era otonomi daerah ke dalam suatu peraturan, menetapkan struktur organisasi ke dalam suatu peraturan agar menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengelola jalan, mengupayakan peningkatan capacity building aparat daerah, serta peningkatan kemampuan aparat daerah dibutuhkan sesuai dengan peningkatan tugas yang diembannya. Maintenance work for regional roads depend on source of local government fund. Limited source of government fund make some problems here, for example not all of roads could handled with care, so its need some priority and kind of maintenance, depend on roads condition. Maintenance and funding for roads maintenance determined by special local organization or institution which handled for certain maintenance jobs, in this case included there is no local government policy for local roads maintain continually. Regional regency roads of Sungailiat is about 23 roads with 35,28 km length. In 2004, local government allocated maintenance fund for 3 roads about 6,98 km or about 30% from all Bangka’s Kimpraswil maintenance proposal. In 2005, have been realized for 5 road maintenance about 11,27 km or 40% from all proposed for that year. Road planning team of Bangka Regency make some priority for road maintenance based on Public Work Ministry policy (SK No. 77/KPTS/Db/1990). Under consideration budget of regional development its always happened friction and change of priority for roads maintenance which are becoming regional policy be achieved by Bangka Regency’s Kimpraswil (settlement and regional medium institution). This research, policy identify on roads maintenance conducted by collecting as many as possible data and information from entire aspect management of public service interconnected with local government policy management of roads maintenance in Sungailiat. At least, this research aims to give some clarification about roads maintenance policy making as a public service. All of decision which make by Bangka’s government must considered all impact which may happen if the policy implemented, so its would not be a new burden for the local government. Identification and analysis on this research was the policy identification of roads maintenance main priority, identification for policy making on fund planning for regional roads maintenance, technical analysis of roads condition survey, also policy identification of roads maintenance funding. From the analysis founded an elementary problem about roads maintenance policy management in Sungailiat which is priority determination on roads maintenance which has proposed. On Bangka regency roads maintenance priority determination founded some strong interference from legislative to final decision about roads maintenance. Technical analysis based on technical survey by an authoritative institution on roads planning (in this case Bangka’s Kimpraswil, respectively) found that its not the final decision of roads maintenance program, although the technical analysis had based on deliberation development plan until countryside levels. In the case of funding management, regional roads maintenance funding in Sungailiat coming from regional fund. This situation give some authority to local government to optimized regional potent own by the local government, so its hopes peeping out some positive implications for regional progress. Some recommendation for example; make a fix organization structure for roads maintenance organizer with some clear job description according to regional autonomy in a law regulation, make a fix organization structure so it would be a rule for the government to maintain the roads, striving the increase of regional officer building capacity, and increasing skill of the regional officer balanced with weight of the job.