PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH ATAS DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO

Abstract

Menurut ketentuan hak-hak ahli waris testamenteir oleh undang-unang dilindungi, hal ini merupakan penghargaan dari kedekatan antara pewaris dengan ahli waris testamenteir, ahli waris testamenteir sama halnya dengan ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal. Penelitian tentang pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah atas dasar hibah wasiat di Kecamatan Purwokerto Selatan Kota Purwokerto bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena hibah wasiat dalam prakteknya dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pendaftarannya. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris ini dilakukan di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan Kota Purwokerto, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, dengan populasi yang diteliti adalah para pihak yang terkait yang melakukan hibah wasiat, antara lain, para notaris dan PPAT, Camat selaku PPAT Sementara, Kantor Pertanahan, khususnya seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan warga masyarakat yang menerima hibah wasiat. Hasil penelitian diketahui bahwa pemindahan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT yang berfungsi sebagai bukti bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan dalam hal hibah wasiat, perbuatan hukum memberikan hak atas tanah oleh pemberi wasiat kepada seseorang yang ditunjuk untuk menerimanya dilakukan ketika hidupnya pewaris, namun pemberian itu baru dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa kepada pemegang hak atas tanah yang hendak membagikan hartanya dengan jalan membuat wasiat, harus memenuhi syarat sahnya wasiat dan tentang pelaksanaan pendaftaran peralihan haknya hendaknya perlu diberikan penyuluhan yang kontinyu agar menyadari arti pentingnya akta PPAT dan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997.