KEKUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) YANG DIBUAT BERDASARKAN RISALAH RAPAT DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NOTARIS

Abstract

Presently, the limited company is highly intended among realm of businessmen, for this sort of company are established based on such agreement. It means the legal correlation during establishment of limited company is based on contract legal. Since the limited company got legal status as corporation, then legal correlation which previously founded on contract legal, since now be based on such limited company’s statutes, thus, if it will perform some legal actions should be based on its statutes. If modification will be conducted upon the limited company’s statutes, it should be decided during General Meeting of its Shareholder (RUPS) which is poured within meeting reports with notary attendance. But in fact, many RUPS performed with no attendance of notary at all, and reports made by minute writers whom assigned within RUPS, then RUPS point one of them with an authority to submit notary and explain everything had been decided during RUPS about statutes modification within notary act, known as PKR (Meeting Decision Statement Act). Notary will never bear any responsibility upon its matter/contents toward meeting reports which is made under table. Notary merely bears upon statement and documents which are submitted by the appeared and provide guarantee that all appeared have an authority to sign such PKR (Meeting Decision Statement Act). For supporting this writing, author used empirical legal research and collect data from several source in relation with discussed matter. Meanwhile, method for collecting data and any required substances used both field research method and literature research method. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang sangat diminati saat ini di kalangan pengusaha, karena perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian yang artinya hubungan hukum dalam pendirian perseroan terbatas didasarkan pada hukum perjanjian. Setelah perseroan terbatas mendapat status badan hukum, maka hubungan hukum yang tadinya berdasarkan pada hukum perjanjian sekarang berdasarkan pada anggaran dasar perseroan tersebut, sehingga jika perseroan terbatas akan melakukan perbuatan hukum harus berdasarkan pada anggaran dasar. Apabila akan dilakukan perubahan atas anggaran dasar perseroan terbatas, harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam risalah rapat dengan akta notaris, namun kenyataannya banyak terjadi bahwa RUPS diadakan tanpa kehadiran notaris dan dibuatlah risalah rapat oleh notulis yang ditunjuk dalam RUPS, kemudian RUPS menunjuk salah satu dari mereka dengan kuasa untuk menghadap ke notaris dan menuangkan apa yang telah diputuskan dalam RUPS mengenai perubahan anggaran dasar ke dalam akta notaris, yang dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Notaris tidak bertanggung jawab atas isi/materil terhadap isi risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, notaris hanya bertanggung jawab atas pernyataan dan dokumen yang disampaikan oleh penghadap serta menjamin bahwa para penghadap tersebut berwenang untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Untuk menunjang penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris dan mengambil data dari berbagai sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan bahan-bahan yang diperlukan digunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan.