PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADA PT. PURIKENCANA MULYAPERSADA DI SEMARANG

Abstract

This thesis entitled “THE IMPLEMENTATION OF BUILDING CONTRACT AGREEMENT AT PT. PURI KENCANA MULYAPERSADA IN SEMARANG.” Building contract agreement at PT. Purikencana Mulyapersada is much more arises in which the provider party of work contracting is of private party besides process of arise this agreement is more simple, namely, both contractor selection by negotiation and contractor selection by limited tender. The problem submitted in this research is focused at how to solve problem arose to building establishment projects executed PT. Purikencana Mulyapersada because there is obstruction in work performance came from work contracting provider or work contracting performer and how to solve obstruction and way to finish it if happened quarrel. This research is made at PT. Purikencana Mulyapersada Semarang with research subject included the head of PT. Purikencana Mulyapersada Semarang and its staff. Data used is primary data, namely, data obtained through research in field by using interview, and secondary is library study. Data analysis used is qualitative analysis further the result of processing is served descriptively analysis. The result of this research show that solving the problem is finished not though court (out of law), that it by discussion to reach agreement but remain be guided by agreement/ contract which has been agreed. In practice to contractor who late to finish his work, he is given a chance by work contracting provider to responsible finish appropriate with agreement, and also to work provider who late to pay the result of contractor work, he is given a time to pay it. Based on the fact in field that agreement/ contract made undersign which is signed both of parties with stamp, but it is better if the agreement made should be done notarially in front of general officer/ notary public. Tesis ini mengambil judul “ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADA PT. PURIKENCANA MULYAPERSADA DI SEMARANG ” perjanjian pemborongan bangunan pada PT. Purikencana Mulyapersada lebih banyak timbul dimana pihak pemberi borongan pekerjaan adalah dari pihak swasta selain proses timbulnya perjanjian ini lebih sederhana yaitu bisa dengan pemilihan kontraktor secara negosiasi maupun dengan pemilihan kontraktor secara tender terbatas. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap proyek-proyek pembangunan gedung yang dikerjakan PT. Purikencana Mulyapersada karena adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang datangnya dari pemberi borongan pekerjaan maupun pelaksana borongan pekerjaan serta bagaimana cara mengatasi hambatan dan cara penyelesaiannya bila terjadi perselisihan. Penelitian ini dilakukan di PT. Purikencana Mulyapersada Semarang dengan subyek penelitian meliputi pimpinan PT. Purikencana Mulyapersada, dan staf-stafnya. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dilapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, selanjutnya hasil pengolahan disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tersebut diselesaikan tidak melalui pengadilan (diluar jalur hukum) yaitu dengan jalan musyawarah mufakat tetapi tetap berpedoman pada perjanjian / kotrak yang telah disepakati. Dalam prakteknya bagi pihak kontraktor yang terlambat dalam menyelesaikan pekerjaannya, diberi kesempatan oleh pemberi pekerjaan pemborongan untuk bertanggung jawab menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan, begitu juga bagi pihak pemberi pekerjaan yang terlambat untuk membayar hasil pekerjaan pemborong diberi waktu untuk melunasinya. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa perjanjian / kontrak yang dibuat kebanyakan di bawah tangan yang cukup ditandatangani ke dua belah pihak dengan materai secukupnya, tetapi akan lebih baik jika perjanjian yang dibuat hendaknya dilakukan secara notariil dihadapan pejabat umum / notaris.