PENERAPAN ASAS “TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI” DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENYEHATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA P.T. BANK MUAMALAT INDONESIAKANTOR CABANG SEMARANG

Abstract

Latar belakang pemilihan judul tesis ini adalah adanya penerapan Pasal 2 ayat (1) UUHT dalam praktek di Bank Muamalat, ternyata dapat menimbulkan permasalahan ketika suatu pembiayaan macet, dimana dalam rangka penyelesaian damai harus ditempuh melalui penjualan jaminan hak atas tanah secara sebagian demi sebagian. Untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh kebenaran ilmiah, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, populasi dan teknik sampling untuk memperoleh data yang representatif dengan menggunakan purposive sampling, pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan dan melalui wawancara untuk selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif. Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan penerapan Pasal 2 ayat (1) UUHT dalam praktek di Bank Muamalat serta permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan upaya penyehatan dan penyelesaian pembiayaan. Selanjutnya penulis akan menganalisa asas “kebebasan berkontrak” dengan pokok bahasan tentang adanya surat roya dari bank sebagai suatu kemungkinan penyimpangan Pasal 2 ayat (1) UUHT setelah terbitnya sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya tidak terdapat klausula “dapat dibagi-bagi”. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, surat roya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya roya parsial terhadap sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya tidak terdapat klausula “dapat dibagi-bagi” atau roya parsial. Kesimpulan dan saran penulis adalah untuk memenuhi kebutuhan praktek perbankan, roya parsial tersebut di atas kiranya dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan dasar asas “kekebasan berkontrak” tanpa mengurangi makna asas “tidak dapat dibagi-bagi” hak tanggungan itu sendiri