TANGGUNG JAWAB KOMANDO TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) YANG BERAT DAN KEJAHATAN PERANG DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Command responsibility towards the gross Violation of Human Rights and War Crimes in the frame work of the reform of Indonesian penal law)

WONGKAR, VONNY A. (2006) TANGGUNG JAWAB KOMANDO TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) YANG BERAT DAN KEJAHATAN PERANG DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Command responsibility towards the gross Violation of Human Rights and War Crimes in the frame work of the reform of Indonesian penal law). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
794Kb

Abstract

The doctrrine of command responsibility have been exist long time ago, which then regulated at the Haque Convention IV of 1907. Further, this doctrine has been used by IMT (Tokyo and Nuremberg Trial), Statutes of ICTY, ICTR and ICC. Within the national context, firstly, the Act of doctrine of command responsibility has been adopted by the Act of Human Rights Court No. 26 of 2000. From the development of human rights and international humanitarian law point of view, there are some substantial things which have not accommodated i yet in the Indonesian law, particularly of the Code Penal (KUHP). Those are genocide, war crimes and crimes against humanity. Neither the doctrine of command responsibility. The command responsibility have to be regulated in the national law as in fact there are many of the most serious crimes are related with the criminal responsibility of the military commander or civilian superior. The objective of this study is to examine the implementation of command responsibility doctrine on the cases of the gross violations of human rights in Indonesia, in particular of East Timor (after the ballot) and Tanjung Priok cases. This study also has the aims to have some learnt on the regulation of command responsibility doctrine implemented for the gross violations of human rights within the context of the review of the Indonesian criminal law draft. The approach used in this study in normative-juridical approach which is supported by other approaches, i.e. comparative-juridical, documentationhistorical and theoritic-juridical. The main data used is secondary. The analysis applied was normative qualitatif, however, fom the analytical framefork it is classified as the research on positive law inventory and the research on the principles of law. The result of study shown that there is an inconsistency of the law enforcement (officials) in the implementation of command responsibility to the gross violation of human rights cases in East Timor and Tanjung Priok. This is because among others, each judge panels have different opinión regarding the nature of command responsibity whether as omission delict or as a comissión delict. In cases of Tanjung Priok the attorney were applied the rules of the penal code which are not regulates the “extra ordinary crimes” . In the conteks of national Criminal Act reform have been regulates the criminal responsibility whether for the gross vialation of Human Rights or for the War Crimes. But the for mulation in the Article 401 of the draft penal Code 2005 is not the same with the Article 28 of ICC where the fording of “criminally responsibility” is eliminated which meanf the responsibility of the Military Commander can be administrative or disciplinary. This is also give the inpression that responsibility of the civilian superior is more than the Military Commander. Doktrin tanggung jawab komando telah ada sejak dahulu kala, yang kemudian diatur antara lain dalam Konvensi Den Haag IV tahun 1907. Doktrin ini kemudian juga digunakan dalam IMT (Tokyo Tribunal dan Nuremberg Tribunal), Statuta ICTY, Statuta ICTR dan Statuta ICC. Di lingkup nasional doktrin ini diatur pertama kali dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ditinjau dari aspek perkembangan hukum HAM dan hukum humaniter dewasa ini, ada beberapa hal substansial yang belum terwadahi didalam hukum nasional, khususnya KUHP, yang belum mengatur kejahatan-kejahatan paling serius yaitu, genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. KUHP juga belum mengatur tentang tanggung jawab komando. Tanggung jawab komando perlu diatur dalam hukum nasional karena pada kenyataannya banyak kejahatan-kejahatan paling serius yang berhubungan dengan tanggung jawab pidana seorang komandan militer atau atasan sipil. Penelitian dalam rangka penulisan thesis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tanggung jawab komando dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia, khususnya kasus Timor Timur (pasca jejak pendapat) serta kasus Tanjung Priok. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab komando terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan beberapa bentuk pendekatan, yaitu pendekatan yuridis-komparatif, pendekatan historis-dokumenter, dan pendekatan yuridisteoritis. Data utama penelitian menggunakan data sekunder . Analisa yang digunakan adalah normatif kualitatif, namun kerangka acuan analisisnya tergolong inventarisasi hukum positif , penelitian terhadap asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya konsistensi para aparat penegak hukum dalam menerapkan doktrin tanggung jawab komanda pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur dan Tanjung Priok. Hal ini antara lain disebabkan masing-masing Majelis Hakim berbeda pendapat mengenai sifat dari tangung jawab komando apakah sebagai delik omisi atau sebagai delik komisi. Dalam kasus Tanjung Priok pihak JPU dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab komando menimbulkan persoalan hukum, dengan menggunakan dasar dakwaannya berpedoman pada ketentuan pada KUHP, yang tidak mengatur tentang “extra ordinary crimes”. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, sudah mengatur tanggung jawab komando baik dalam pelanggaran HAM yang berat maupun kejahatan perang. Namun perumusannya dalam Pasal 401 RKUHP 2005 belum secara sempurna seperti yang terdapat dalam Pasal 28 ICC. Antara lain dengan ditiadakan kata “secara pidana” maka pertanggungjawaban seorang komandan militer bisa secara administratif atau disiplin. Hal ini juga memberi kesan seolah-olah tanggung jawab atasan sipil lebih berat daripada pertanggungjawaban komandan militer..

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:15338
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:29 Jun 2010 14:21
Last Modified:29 Jun 2010 14:21

Repository Staff Only: item control page