EFEKTIFITAS IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

Abstract

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang yang sangat penting. Pengendalian pemanfaatan ruang saat ini tidak efisien dan efektif karena instrumen perizinan yang merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sering saling bertentangan dan bahkan melanggar tata ruang yang ada. Di Kabupaten Sleman untuk mengendalikan pemanfaatan ruang salah satu instrumen yang digunakan adalah izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT). Dengan izin ini seluruh perubahan penggunaan tanah diwajibkan mendapatkan izin dari pemerintah tanpa kecuali. Namun pada kenyataan di lapangan masih banyak dijumpai perubahan penggunaan tanah tanpa izin dari pemerintah daerah dan bahkan melanggar rencana tata ruang yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian penggunaan lahan dibandingkan dengan IPPT yang diberikan, menganalisis kinerja dan efektifitas IPPT dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan menganalisis pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang dan IPPT sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan atau pelanggaran izin. Analisis yang digunakan adalah metode tabulasi dengan bantuan SPSS, untuk mengetahui distribusi frekuensinya. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesesuaian penggunaan lahan digunakan uji chi-square. Yang terakhir dilakukan analisis secara komprehensif terhadap IPPT sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPPT secara umum belum secara efektif bisa mengendalikan pemanfaatan lahan pada khususnya dan pengendalian pemanfaatan ruang secara umum. Dari 60 responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling dengan strata IPT dan IPPT sebanyak, 76,7% diantaranya ternyata penggunaan lahan di lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Artinya dalam hal ini telah terjadi penyimpangan izin atau terjadi pelanggaran IPPT. Disisi lain, kinerja IPPT secara umum juga belum menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan penilaian responden dari empat aspek yang dinilai, yakni kelembagaan, pelaksanaan, pengawasan dan kebijakan perundang-undangan masih menunjukkan kriteria yang kurang baik. Hanya aspek kebijakan perundang-undangan saja yang mendapatkan penilaian yang agak baik. Pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang sebagai unsur penting dalam penegakan rencana tata ruang juga masih menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Pengetahuan terhadap rencana tata ruang masih sangat rendah, dari responden yang ada hanya 1,7% yang mengatakan mengetahui, pernah membaca dan memahami dengan baik, selebihnya hanya sekedar tahu dan tidak mengetahui sama sekali. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap IPPT sendiri masih sangat kurang, hanya 16,7% yang mengatakan mengetahui, pernah membaca dan memahami,selebihnya hanya sekedar tahu bahkan tidak tahu sama sekali. Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan, tiga faktor yang secara statistik mempengaruhi yakni pengawasan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang. Kinerja pelaksanaan pengawasan secara kuat berkorelasi dengan kesesuaian penggunaan lahan dengan tingkat keeratan 0,634; penerapan sanksi berkorelasi lemah (0,363) dan penerapan reward berkorelasi kuat (0,497). Pemahaman masyarakat terhadap IPPT meliputi: pengetahuan berkorelasi kuat (0,618); pemahaman terhadap pengertian IPPT berkorelasi kuat (0,412); pemahaman terhadap fungsi berkorelasi kuat (0,505); dan pemahaman terhadap sanksi berkorelasi lemah (0,377). Pemahaman masyarakat terhadap fungsi rencana tata ruang berkorelasi kuat (0,473) dan pemahaman terhadap sanksi berkorelasi kuat (0,426). Kesimpulannya bahwa IPPT belum efektif dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari kinerja IPPT yang belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dipengaruhi oleh tiga hal yakni pengawasan yang tidak konsisten, pemahaman masyarakat terhadap IPPT yang kurang dan pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang yang masih lemah juga. Land use control is an important part of the master planning process. The land use control today becoming inefficient and ineffective because the regulation instrument – which is the initial phase in the land use control – is often interfere in and even break the rules. To control the land use, in Sleman regency is used the land use permit which named izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT). With IPPT, all land use change should get land use permit from local government without exception. However, practically, often to happen that the land use change without local government permission and even contravene the existing master planning. This research is aim to find out the land use appropriateness and inappropriateness practically- by means of IPPT given, to analyze the performance and effectiveness of IPPT in controlling the land use and analyze the public comprehension on the master planning and IPPT as the land use control in Sleman regency. Besides, this research also wants to identify the factors affecting the divergence or infraction of regulation. The analysis used is tabulation method with SPSS tools, to measure it’s distribution frequency. Furthermore, to find out the correlation of factors affecting the land use appropriateness, it is used the correlation test by comparing the chi square toward IPPT as the land use control instrument. The result of the research shows that IPPT generally can’t effectively control the land use. From 60 respondents which choice by stratified random sampling, 76,7 % of them stated that in practice, land use haven’t accorded to the land use permit given. It means that in this case, the permit divergence or physical collision has happened, or the IPPT has contravened. The divergence happened administratively or physically has in contradiction with the area function determined in the master plan. In other side, the general performance of IPPT has not shows any improvement yet. Based on the respondent assessment from the fourth aspect assessed, that is institutionalization, implementation, monitoring, and legislation policy – is still indicating less performance. Only the policy legislation has better assessment. The public comprehension toward the master plan as an important element in the master plan establishment is also still very low. From respondents, only 1,7% states that they have recognize, read, and well understanding it, the rest of them has just heard them or even doesn’t now at all. The public knowledge and comprehension toward IPPT itself is still low, only 16,7% stated that they have recognize, read and understand them and the rest of them has only heard of it or even doesn’t know at all. Based on the analysis of factors affecting the land use appropriateness, the three factors that statistically affected is monitoring, knowledge and comprehensiveness toward IPPT and toward master plan. The monitoring implementation has a strong correlation with the land use appropriateness with correlation point of 0,634; the sanction implementation has weak correlation of 0,363 and reward implementation has a strong correlation of 0,497. The public comprehension toward IPPT includes: the strong correlations of knowledge (0,618); IPPT comprehensiveness (0,412); comprehension on the function (0,505); and weak correlation of comprehension on sanction (0,426). In conclusion, IPPT has not effective yet in controlling the land use in Sleman regency. This is indicated from the un-optimal performance of IPPT, which conducted by local government. As for factors affecting the divergence is caused by inconsistent monitoring, the low comprehension on IPPT and master plan.