POLA KEPEMIMPINAN CAMAT DI ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (STUDI DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG)

Abstract

Perubahan penerapan pola dari sentralisasi bergeser ke desentralisasi dilandasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Perubahan konsep otonomi daerah ini berdampak pada kedudukan, peran dan fungsi Camat. Pada era setelah berlakunya UU No 22/1999 dan kemudian UU No 32/2004, Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola kepemimpinan Camat di era otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kota Semarang dan untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh Camat selaku Pimpinan Organisasi Kecamatan pada era otonomi daerah di Kota Semarang. Tipe penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Populasi dan sumber informan dalam penelitian ini adalah Camat, Staf-Staf Kecamatan, Ketua LPMK dan Masyarakat. Sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Semarang Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pola kepemimpinan Camat di era otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kota Semarang, Camat dalam melaksanakan pola kepemimpinannya lebih menekankan diri sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing, sedangkan tipe kepemimpinan yang digunakan lebih bersifat demokratis. Tantangan yang dihadapi oleh Camat selaku pimpinan organisasi Kecamatan pada era otonomi daerah di Kota Semarang antara lain : (1) Era reformasi yang menuntut adanya transparasi dalam berbagai bidang telah berakibat pada semakin terbukanya proses kerja, (2) Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin meningkat belum dapat diimbangi dengan sarana dan prasarana penunjang, (3) Masih adanya produk-produk hukum (peraturan daerah) yang belum dapat dilaksanakan dengan tegas sehingga berakibat pada munculnya kebimbangan petugas yang ada di lapangan, (4) Masih adanya salah persepsi dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaan tugas keseharian masih terdapat tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.