PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)

Abstract

Based on 3rd matter of laws number: 10 in 1998 related to banking, the main function of bank is to collect and distribute people’s fund. To support government’s program, PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, the branch in Lumajang, distribute consumptive credit fund. To government officer especially in Lumajang administration area where, the decision letter made in appointing government officers as its guarantee. The basic consideration from PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, branch in Lumajang to give credit is that decision letter of government officers which is brought out by government instance in which the performance of government officers in their field has been guaranteed whether its legality or integrity that can’t be denied that it is as a government instance. The relationship between bank and fonder in credit agreement with the guarantee letter decision of government officer is started by founder’s coming to PT. Bank Rakyat Indonesia office, branch in Lumajang on day and work hours to give and complete stipulation and also filling request paper to ask for a loan for which it can be taken directly in that office; (the branch in Lumajang). After that first process, bank surveys to ensure whether debtor is government officer or not based on the data written by debtor and bank, then will give assumption on debtor is ability to pay bank his debt. The last process, fund is agreed by bank to deliver to fonder government officers as much as 60% plafond loan from salary based on their classification that belongs to candidate debtor. This research, the writer uses juridical empires approach. This method is used to get the truth in elaborating cases and also to see on applying rule in society. The analyses is done in descriptive study which elaborates and convey how to run an agreement with the guarantee of government officer’s decision letter on PT. Bank Rakyat Indonesia, the branch in Lumajang. The effort for security credit by the bank with decision letter of appointing government officers’ is that first it based on filling condition and identity data completion of distributor, second by giving spare time to pay back debt for which time provided is not over than 5 year. And the last, by giving the original decision letter of appointing government officers. In paying credit with guaranteed decision letter of appointing government officers through some stages, first, meeting is held with debtor to show his good intention, if the complain from bank is neglected; so the bank will take an act through law side, second through KP2LN (Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara). If debtor does a mutation so it is asked to confirm to the office or related place he or she works firstly to transfer fund to pay credit back with the guarantee of decision letter of appointing government officer. If debtor passes away, the first thing to do is that debtor’s family is required to deliberate to pay the credit back with the rights, which belong to government officer. They are pension fund, if there is not so as a result insurance fund, which is for debtor’s family, must be moved to pay the credit. Berdasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang menyalurkan dana kredit konsumtif kepada pegawai negeri sipil khususnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lumajang, dimana Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminannya. Pertimbangan mendasar dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang untuk memberikan kredit adalah bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh instansi pemerintah dimana pegawai negeri sipil tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan. Hubungan antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil diawali dengan kedatangan nasabah dikantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang pada hari dan jam kerja untuk memberikan kelengkapan persyaratan dan mengisi blanko permohonan pinjaman yang dapat diambil saat itu juga di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang. Kemudian dilanjutkan dengan pihak bank melakukan survei di lapangan untuk memastikan debitor benar-benar sebagai pegawai negeri sipil sesuai data yang ditulis oleh debitor dan penilaian terhadap kemampuan calon debitor untuk melunasi hutangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh bank kepada debitor sebesar plafond pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan / pangkat yang dimiliki nasabah / calon debitor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang. Upaya pihak perbankan dalam pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah yaitu didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kelengkapan data identitas dari calon debitor, kedua pemberian jangka waktu untuk pelunasan utang dimana jangka waktu tersebut tidak melebihi dari 5 tahun, dan terakhir yaitu diserahkannya jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya harus asli. Penyelesaian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu pertama diadakannya musyawarah dengan pihak debitor untuk memenuhi unsur itikad baik, apabila belum ditanggapi maka akan ditempuh jalur hukum pertama melalui badan peradilan, kedua melalui KP2LN (Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara). Jika debitor mutasi maka dimintakan atau dikonfirmasikan terlebih dahulu ke kantor / instansi tempat debitor bekerja untuk transfer dana terhadap pelunasan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila debitor meninggal dunia maka pertama dimusyawarahkan dengan keluarga debitor agar melunasi kreditnya dengan hak-hak yang dipunyai sebagai pegawai negeri sipil yaitu dana pensiun / uang pesangon., jika tidak ada maka dana asuransi jiwa yang diperuntukkan keluarga debitor harus dialihkan untuk pelunasan kredit.