Pola kemitraan inti plasma pada usaha peternakan ayam potong/broiler di kabupaten Grobogan, merupakan salah satu usaha pengembangan ekonomi kerakyaan yang bertumpu pada sektor agribisnis. Dengan pola kemitraan ini peternak diuntungkan dari segi permodalan, sedangkan perusahaan inti diuntungkan karena bisa memasarkan hasil produksi berupa sarana produksi peternakan. Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya perusahaan inti yang kurang bertanggung jawab pada peternak plasmanya, hal ini disebabkan ketidakseimbangngan posisi tawar antara inti dan plasma pada perjanjian yang disepakati. Pihak inti dengan latar belakang yang lebih kuat, baik dari modal, SDM maupun manajemen menentukan seluruh isi perjanjian, sedangkan peternak plasma hanya menerima saja. Penulisan tesis ini bertujuan mengetahui secara jelas bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara peternak plasma dan perusahaan inti, juga untuk mengetahui sejauh mana perjanjian kemitraan yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden maka diketahui, bahwa peternak plasma yang ada di Kabupaten Grobogan juga mempunyai posisi yang lemah saat menerima perjanjian kemitraan yang ditawarkan olah perusahaan inti. Kondisi ini menyebabkan peternak plasma sering menanggung seluruh resiko dari perjanjian pola kemitraan, di satu sisi perusahaan inti bisa dengan mudah membatalkan perjanjian secara sepihak apabila dirasakan pola kemitraan tersebut tidak lagi menguntungkan. Sedangkan peran pemerintah daerah sendiri masih sangat kurang untuk melindungi kepentingan peternak plasma, sebagai akibatnya peternak tidak bisa menuntut apabila perusahaan inti ingkar janji. Di Kabupaten Grobogan samapai saat ini ada 5 PT yang melaksanakan kemitraan dengan pola inti plasma, yaitu: PT. Gema Usaha Ternak, PT. Mitra Makmur Sejahtera, PT. Surya Mitra Utama, PT. BMS (Bamboo Mitra Sejati) dan PT. Sierad Produce. Dari ke-lima PT tersebut hanya PT Gema Usaha Ternak dan PT. Mitra Makmur Sejahtera yang sering memberikan pembinaan pada petani plasmanya. Selain itu ke-dua PT tersebut juga tidak mengharuskan peternak plasmanya mengganti biaya produksi apabila terjadi kegagalan panen. Secara umum pada kondisi normal, perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas peternak plasma yang ada di Kabupaten Grobogan, perlu kiranya pemerintah daerah membuat perangkat peratuan daerah yang mengatur perusahaan inti yang ingin berinvestasi, dengan demikian peternak plasma akan mempunyai posisi yang lebih kuat saat membuat perjanjian dengan perusahaan inti.

Abstract

Some problems on selecting and determining the location of waste disposal emerged in several cities in Indonesia. The problems revealed as the impacts of limited space availability and under Indonesian National Standard of environmental condition. As the results, there are environmental pollution such as unpleasant odor, leachate and uncontrolled littering activities. Because of the pollution, the perception of the society around to waste disposal is bad and conflict between the societies around the location and the sweepers arises. Society perception aspect on determining society location has not been regulated yet on Indonesian National Standard Decree concerning determination of waste disposal location. Depok City has already had a location of operational waste disposal, however because of limited space, it can only serve about 28% of needs and it will expire in 2008. To improve the service and to solve the expiring the existing waste disposal, the Government of Depok City has determined a new waste disposal in Leuwinanggung at the several small communities of Depok City in 2000-2010. Moreover, there is a question revealed ”How is the worthiness of Leuwinanggung waste disposal from the point of view of society’s perception and their participation also how is the environmental condition based on critical analysis to Indonesian National Standard Decree about determining the location of waste disposal?”. This study is purposed to evaluate the worthiness of waste disposal location in Leuwinanggung. To reach the purpose, it needs primary and secondary data. Primary data was collected from questionnaire from respondents. Population of the study was taken by simple randomly sampling method. The numbers of the samples are 100 respondents proportionally from two villages (Sukatani and Tapos). Data processing divided into quantitative and qualitative. Quantitative data uses simple mathematics calculation and formulated statistics calculation. While qualitative data was processed by descriptive method. Technique of data analysis of the study uses quantitative analysis and qualitative analysis, while the method are comparative analysis, frequency and scoring. Based on the critical analysis to Indonesian National Standard Decree and the analysis of society’s perception and identification of social participation also environmental condition of waste disposal located in Leuwinanggung, scoring analysis was done to know the worthiness of the location Leuwinanggung waste disposal. Based on the feasibility analysis, it was informed that the location of waste disposal is unworthy. As the unworthy location, it was then recommended to relocate the location of waste final disposal in plan, and recommended to Government of Depok City to participate and cooperate on integrated waste disposal management in Jabodetabek region. Berbagai masalah terjadi pada pemilihan dan penetapan lokasi TPA sampah di beberapa kota di Indonesia. Permasalahan muncul sebagai akibat dari ketersediaan lahan yang terbatas dan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia tentang pemilihan lokasi TPA. Akibat dari persoalan utama tersebut muncul masalah pencemaran lingkungan berupa bau, resapan lindi dan kegiatan pemulung yang tidak terkendali. Sehingga dengan pencemaran lingkungan yang dihadapi, persepsi masyarakat di sekitar lokasi TPA terhadap TPA yang bersangkutan menjadi buruk dan konflik antara masyarakat dengan pengelola TPA tidak terelakan. Aspek persepsi masyarakat dalam pemilihan lokasi TPA sampah belum diatur dalam Surat Keputusan Standar Nasional Indonesia (SK SNI) tentang pemilihan lokasi TPA. Kota Depok telah mempunyai lokasi TPA yang sedang operasional, namun karena keterbatasan lahan, TPA tersebut hanya mempunyai tingkat pelayanan 28% dan masa operasionalnya akan berakhir pada tahun 2008. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan mengatasi berakhirnya masa operasional TPA existing, pemerintah Depok telah menetapkan lokasi TPA baru Leuwinanggung di dalam RTRW Kota Depok tahun 2000-2010, untuk itu perlu diketahui ”Bagaimana kelayakan lokasi TPA sampah Leuwinanggung ditinjau dari persepsi dan partisipasi masyarakat serta kondisi lingkungan berdasarkan analisis kritis terhadap SK SNI tentang pemilihan lokasi TPA Sampah ?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk megevaluasi kelayakan lokasi TPA sampah Leuwinanggung. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode survei dan penelitian komparatif. Kebutuhan data, meliputi data primer yang diperoleh melalui hasil pengisian kuisioner oleh responden dan data sekunder. Besarnya sampel adalah 100 responden, terbagi secara proporsional dari dua kelurahan (Sukatani dan Tapos). Pengolahan data terbagi atas pengolahan data kuantitatif yang diolah dengan perhitungan metematika sederhana dengan menggunakan perhitungan statistik yang telah ditentukan rumusannya dan pengolahan data kualitatif yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: analisis komparatif, frekuensi dan skoring. Kelayakan lokasi TPA sampah Leuwinanggung, berdasarkan kriteria SNI dan hasil analisis kritis terhadap SK SNI adalah layak dipertimbangkan, sedangkan berdasarkan kriteria Inggris Raya, lokasi TPA tersebut tidak layak, karena berada pada kawasan konservasi/resapan resapan air. Terhadap kelayakan lokasi TPA dan dengan mempertimbangkan keterbatasan lahan di kawasan Leuwinanggung, maka direkomendasikan perlu dilakukan pemindahan lokasi rencana TPA ke lokasi lain, dalam hal ini melalui keikut sertaan pemerintah kota Depok untuk berpartisipasi dalam kerjasama pengelolaan sampah terpadu di wilayah Jabodetabek.