PELAKSANAAN PERJANJIAN UTANG – PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK DI PERUM PEGADAIAN BRANTA KABUPATEN PAMEKASAN

RAHMAN , ABDUR (2007) PELAKSANAAN PERJANJIAN UTANG – PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK DI PERUM PEGADAIAN BRANTA KABUPATEN PAMEKASAN. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
303Kb

Abstract

Economics in Indonesia which difficult to progressively make government introduce an new financial institution beside bank financial institution to fulfill requirement of fund or capital from all businessman that is financing institute. Institute financing offer assortedly of ready form of fund for capital assets to businessman, among others is collateral of fiducia or fiducia. Rule of fiducia collateral or fiducia this is arranged with Legislation Number 42 Year 1999 about Collateral of Fiducia and the procedure of its registration and expense of making of his certificate is arranged with Government Regulation Number 86 Year 2000 about Procedures Registration of Fiducia Collateral and Expense Making of Fiducia Collateral Certificate. The problem that studied how practice of receivable debt in Public Corporation of pawning of Branta Residence of Pamekasan Province East Java. Based on Legislation Collateral of Fiducia, the agreed is agreement of fiducia which registering to Registry of Fiducia made with notarial document and collateral of fiducia certificate, but why in agreement of this fiducia do not be registered and do not maked with notarial document which non collateral of fiducia certificate and how implementation execution to collateral object of fiducia which its encumbering do not be registered in Registry of Fiducia, after going into effect Legislation of Fiducia Collateral. Intention of this research is to know how practice of receivable debt in Public Corporation of pawning of Branta Residence of Pamekasan Province East Java and to know how implementation execution to collateral object of fiducia which its encumbering do not be registered in Registry of Fiducia after going into effect Legislation Collateral Fiducia. In writing of this thesis writer utilize method of empirical juridical, with specification of research of analysis descriptive. Population and sampling technique the used is random sampling. Method data collecting the used is by collecting primary data and secondary data. Method and data analysis in this writing use analysis of qualitative data then concluded descriptively. Execution of fiducia agreement done by Public Corporation of pawning of Branta Residence of Pamekasan as creditor with UD"DANA" as debtor with collateral of fiducia. Agreement of Fiducia this named " Contract of Receivable debt with Authority Sell Number : 270/Kreasi/09.18.0/VII/2005" in this agreement there are the parties rights and obligations. The appointment do not follow procedure which commended by Legislation Collateral of Fiducia. One of the valid element of fiducia agreement is agreement of fiducia have to be registered after made with notarial document representing collateral of fiducia certificate, so that creditor in this case Public Corporation of pawnshop office cannot execute collateral object of fiducia with its own authority if debtor of wanprestasi because Public Corporation of pawning do not do registration such as those which commended by Legislation Collateral of Fiducia. Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru di samping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah jaminan fidusia atau fidusia. Ketentuan jaminan fidusia atau fidusia ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk prosedur pendaftarannya dan biaya pembuatan aktanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permasalahn yang dibahas adalah bagaimana praktek utang-piutang di perum pegadaian Branta Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dibenarkan adalah perjanjian fidusia yang di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia, namun mengapa dalam perjanjian fidusia ini tidak didaftarkan dan tidak dibut dengan akta notaris yang bukan akta jaminan fidusia dan bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang pembebanannya tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, setelah berlakunya Undang- Undang Jaminan Fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek utang-piutang di perum pegadaian Branta Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang pembebanannya tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setelah berlakunya Undang- Undang Jaminan Fidusia. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskripsi analisis. Populasi dan tekhnik sampling yang digunakan adalah rendum sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode dan analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif kemudian disimpulkan secara deskriptif . Pelaksanaan perjanjian fidusia yang dilakukan oleh perum pegadaian Branta Kabupaten Pamekasan sebagai kreditor dengan UD”Dana Jaya” sebagai debitor dengan jaminan fidusia. Perjanjian fidusia ini dinamakan ”Surat Perjanjian Utang-Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor:270/Kreasi/09.18.0/VII/2005” dalam perjanjian ini terdapat hak dan kewajiban para pihak. Pejanjian ini tidak mengikuti prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Salah satu unsur sahnya perjanjian fidusia adalah perjanjian fidusia harus didaftarkan setelah dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia, sehingga kreditor dalam hal ini perum pegadaian tidak dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia dengan kekuasaannya sendiri apabila debitor wanprestasi karena perum pegadaian tidak melakukan pendaftaran seperti yang diamanatkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:15156
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:23 Jun 2010 09:31
Last Modified:23 Jun 2010 09:31

Repository Staff Only: item control page