TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA C.V. MUTIARA TRANSPORTATION DI KOTA TEGAL

Abstract

Perjanjian sewa menyewa mobil sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, di mana penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surat perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Tegal dan apakah permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian tersebut serta bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Tegal, untuk mengetahui permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Tegal serta untuk mengetahui cara penyelesaian masalahnya. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Metode penentuan sampel menggunakan non random sampling dengan metode purposive sampling. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder. Analisis dalam penulisan tesis ini menggunakan analisis data kualitatif. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak kreditur (yang menyewakan) dan pihak debitur (pihak yang menyewa), setelah ada kata sepakat antara kedua belaah pihak, maka perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang disebut sebagai surat perjanjian sewa menyewa mobil. Pada pelaksanaan sewa menyewa mobil, permasalahan yang tejadi diantaranya mengulangsewakan/melepas sewa, kerusakan oleh penyewa, penyewa terlambat mengembalikan obyek sewa dan penyewa menggunakan obyek sewa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Cara penyelesaiannya adalah penyelamatan obyek sewa dan penyelesaian biaya-biaya yang berupa perjanjian dengan ancaman denda, subrogasi/pengalihan hutang dan melalui Pengadilan.