STATUS HUKUM BAITUL MAAL WATTAMWIL BEN TAQWA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Abstract

In conceptual, Islam is a multi dimensional religion that contains principle basics for human life aspects. At the same time as the Moslem community are getting more spirit to get back to religion teaching, there are so many economic institution that try to apply Islamic principles, especially financial institution such as banking, insurance, and Baitul Maal Wattamwil, basically, is the development of Islam economic conspt in finance that is inspired by baitul maal in Prophet Mohammad SAW era. From the existing data in BMT Ben Taqwa on year two thousand six already fiil seventeen office waitress. Because the number’s been so big, the legal status of BMT become a very important thing to give legal assurance and to protect community interest. That’s why this thesis was made by the title of “legality of Baitul Maal Wat Tawamwil Ben Taqwa as financial institution non Bank”. Based on the explanation above, the writer wants to understand and to study the existence of BMT in existing regulations and what factors that obstruct the operation of BMT. The research used normative and empiric approach by using qualitative- inductive-phenomenologicaal paradigm. The kinds and sources of data in this thesis were primary data that was obtained from the spot and secondary data as following steps, data reduction, data display, and making conclusion and verification. ix From the research results indicated that the existence of BMT was not reflected in the existing regulations. The existence was just in a form of Community Self-Supporting Group guided by Bank of Indonesia in the Project of Bank of Indonesia Relationship and Community Self Supportng Group. If BMT was able to collect funds in big amount, in the development, the existence could be in legal institution of Multi Business Cooperation or there were several factors that obstruct the operation of BMT in general was caused because the of Islamic economy was not understood yet properly and it special. So that, some people were hesitate to save their money in BMT. Based on the research result, so it can be suggested for the government to make special regulations that rules the existence of BMT beside education and training for the managers of BMT to increase their skill, to realize the BMT management that is according to Islamic economy principles. Secara konseptual Islam merupakan agama yang multidimensional yang didalamnya mengatur dasar-dasar pokok bagi semua aspek kehidupan manusia. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat Islam kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Baitul Maal wat Tamwil pada dasarnya adalah pengembangan konsep system ekonomi Islam terutama keuangan yang diilhami baitul maal pada masa nabi Muhammad SAW. Dari data yang ada di BMT BEN TAQWA pada tahun 2006 telah mencapai 17 kantor pelayanan. Dengan jumlah yang demikian cukup besar status hukum BMT BEN TAQWA menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Karena tesis ini dibuat dengan rumusan judul “Status Hukum Baitul Maal Wattamwil BEN TAQWA Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank”. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin memahami dan mengkaji eksistensi BMT dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan factor-faktor apa yang menghambat operasional BMT. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan emperis dengan menggunakan paradigma yang bersifat kualitatif-induktiffenomologis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data skunder sebagai data pendukung. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah, reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verikasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa eksdistensi BMT belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Keberadaannya hanya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang dibina oleh Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang diprakarsai oleh Bank Indonseia dalam Proyrk Hubungan Bank Indonesia. Kalau dalam perkembangannya BMT mampu menghimpun dana dalam jumlah besar keberadaannya dapat berbadan hukum Koperasi serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam. Dalam operasionalisasinya ditemukan bahwa terdapat beberapa factor yang menghambat vii operasionalisasi BMT secara garis besar disebabkan karena belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT itu sendiri, sehingga sebagian orang ragu untuk menitipkan dananya di BMT. Berdasarkan hasil penelitian tersebuit maka dapat disarankan agarpemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT disamping pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola BMT perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan BMT yang baik sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.