Novita, Silvia (2005) KAJIAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH PASCA PENYERAHAN SEBAGIAN TUGAS DINAS KEBERSIHAN KEPADA KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
| PDF - Published Version 6Mb |
Abstract
Garbage management in Semarang, nowadays is managed by Cleanness Agency of Semarang City. However, the cleaning management of Semarang is not satisfy as shown by the service level at 65% of the maximum level (Technical Support of Semarang Garbage Management, Year 2004). It was caused by the limitation of equipment, human sources, and budget. Even though the garbage management is the obligation of the Cleanness Agency, however, in order to increase the cleaning services to the society, the government issued several policies, these are. 1. Semarang Major Decree No. 130.2/339 dated August 5, year 2000 about shared-jobs transferring of Building Management Institution, Cleaning Institution, and UPD Pavement Management to Village Governmental. 2. Semarang Major Decree No. 660.2/201 dated April 20 year 2001 about shared-jobs transferring to sub-districts in Semarang in the matter of garbage transportation services from Temporary Disposal Place to Final Disposal Place. The purpose of the study is to evaluate the implementation of the shared- jobs transferring policy of Cleaning Services Institution to villages and sub-districts in Semarang. The first step of the study is to observe the work method level of villages and sub-districts in giving services of garbage collection and transportation. The policy is assumed to be effective if the villages and sub- district work method affect to the effectiveness of garbage collection and transportation services. The result shows that the villages work method in garbage collection has influential to the effectiveness of garbage collection with correlation value of 0,555. Meanwhile, the level of work method of sub-districts in garbage collection has influential to the number of garbage amount that entered the Final Disposal Area, which shown a correlation value of 0.318 (<0.5). It means that the level of work methods of sub-districts in garbage transportation still needs to be improved. The effectiveness of the retribution collection in villages is evaluated based on the amount of retribution target achievement with the realization of retribution achievement. The result shows that the system of retribution collection is not effective because the level of retribution target achievement is low. One of the factors that is very influenced to the effectiveness of retribution collection is the low-level of society's participation. It can be seen from the amount of rash retribution per households that is far from ideal (Rp 7.399 / household). The willingness of paying retribution is also very low. The relation of the two variables is very tight with correlation value of 0.509. Based on the policy implementation identification / follow-up, all the problems / obstacles are identified so that an alternative solution can be found to solve the problems. The aspiration and expectation of the society as the party who are directly involved is also needed to be identified. The data that observed and analyzed becomes an evaluation matter on how the effect of the policy to the total work operation of garbage management in Semarang. The existence of the policy is expected to increase the services level of garbage management since it is done by villages and sub-districts governmental as the smallest organization who give services to the society. Saat ini, pengelolaan persampahan di Kota Semarang dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang. Tetapi dengan segala keterbatasan yang ada misalnya keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki,dan keterbatasan anggaran untuk pengelolaan persampahan, sehingga secara umum pengelolaan kebersihan di Kota Semarang belum memberikan hasil yang memuaskan dilihat tingkat pelayanan yang belum maksimal yang barn mencapai sekitar 65% (Bantuan Teknis Manajemen Persampahan Kota Semarang Tahun 2004). Walaupun tugas dan tanggungjawab pengelolaan persampahan ada di tangan Dinas Kebersihan tetapi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dikeluarkan beberapa kebijakan antara lain. 1. Keputusan Walikota Semarang No.130.2/339 Tahun 2000 tanggal 5 Agustus 2000 tentang Penyerahan Sebagian Tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan Dan UPD Pengelola Pedagang Kaki Lima kepada Kelurahan. 2. Keputusan Walikota Semarang No.660.2/201 tanggal 20 April 2001 tentang Penyerahan Sebagian Tugas Dinas Kebersihan Kepada Kecamatan Di Kota Semarang di bidang pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Penelitian ini bertujuan tmtuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Penyerahan Sebagian Tugas Dinas Kebersihan Kepada Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang. Langkah awal penelitian adalah menilai tingkat kinerja dari Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan seluruh isi kebijakan. Kebijakan dinilai efektif apabila tingkat kinerja Kelurahan dan Kecamatan berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan sampah. Pengujian dengan Analisis Coefficient Contingency. Dari hasil analisis didapat tingkat kinerja Kelurahan dalam pengumpulan sampah berpengaruh terhadap efektifitas pengumpulan sampah dengan nilai korelasi sebesar 0,555. Sedangkan tingkat kinerja Kecamatan dalam pengangkutan sampah berpengaruh terhadap jumlah ritasi sampah yang masuk Ice 'IPA, ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,318 (<0,5). Artinya kinerja Kecamatan dalam pengangkutan sampah mast rendah dan perlu ditingkatkan pelayanannya Untuk penarikan retribusi oleh Kelurahan akan dinilai efelctifitasnya dari jumlah pencapaian target retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi. Dad hasil analisis dapat disimpullcan bahwa sistem penarikan retribusi ini belum berjaan efektif karena tingkat pencapaian target retribusi yang rendah. Salah satu faktor yang sangat mempengamhi efektifitas penarikan retribusi adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, dilihat dari besamya retribusi sampah per KK yang masih di bawah ideal (Rp7.499/KK) dan kemauan membayar retribusi yang masih rendah. Hubungan antara kedua variabel tersebut sedang dengan nilai korelasi 0,509. Dad identifikasi pelaksanaan kebijakan tersebut akan teridentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dicari suatu altematif penyelesaian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perlu pula mengidentifikasi aspirasi dan keinginan dari masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung. Data kemudian dikaji dan dianalisis untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi bagaimana pengaruh dari kebijakan tersebut terhadap kinerja operasional secara keseluruhan pengelolaan persampahan di Kota Semarang. Tentunya diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut tingkat pelayananan pengumpulan sampah menjadi lebih baik karena dilaksanakan oleh Kelurahan dan Kecamatan sebagai organisasi terkecil yang hams memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering |
Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Civil Engineering |
ID Code: | 15117 |
Deposited By: | Mr UPT Perpus 1 |
Deposited On: | 22 Jun 2010 17:56 |
Last Modified: | 22 Jun 2010 17:56 |
Repository Staff Only: item control page