PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN UNTUK RUMAH TINGGAL DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

Abstract

In order to development in housing area, hence require to be given by more attention to guarantee the to ownership of house remain to society. Because house remain to represent requirement of human being primary after food. Therefore needed by the make-up of Property Of Land ; Ground coming from make-up of Rights Utilize Building for house remain which still had by civil of Citizen Indonesia. For that require to be given by service which either by institution in charge in this case Body Land of National. Fundamental is problem of writing of this thesis is how execution, its resistances and its solution to overcome execution of gift of Property Of Land ;Ground coming from make-up of Rights Utilize Building for house live in District Of Patebon, Sub-Province of Kendal. Method which is used in this research approach of Empirical Juridical. Specification of this research is analytical descriptive by using method of survey. Method determination of sample in this research is technique of purposive sampling. This research is executed by District of Patebon Sub-Province of Kendal. needed Data under consideration this thesis is obtained to pass research of bibliography and research of field. Data analysis this research is [done/conducted] by qualitative and result of from this research presented descriptively. Procedures gift of Property of land ; ground there is two that is giving of Property of land ; ground individually or collective and giving of Property of land , ground in general giving Of Property Of Land ; Ground coming from Rights Utilize Building is giving of land right in general. Resistances in execution of giving of Property Of Land ; Ground for house remain coming from Rights Utilize Building is consisting of society elements, officer of land office that is hitting storage of book of land, system co-ordinate officer mental attitude and officer. Therefore needed by the make-up of service to society, make-up of human resource and discipline of officer in Office Land and needed by transparency of is expense of so that society become clear regarding the expense of which is released it. Dalam rangka pembangunan di bidang perumahan, maka perlu diberikan perhatian yang lebih untuk menjamin kepemilikan rumah tinggal bagi masyarakat. Karena rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan Hak Milik Atas Tanah yang berasal dari peningkatan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal yang masih dipunyai perseorangan Warganegara Indonesia. Untuk itu perlu diberikan pelayanan yang baik oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, hambatan-hambatannya dan solusinya untuk mengatasi pelaksanaan pemberian Hak Milik Atas Tanah yang berasal dari peningkatan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode survey. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasil dari penelitian ini disajikan secara deskriptif. Tata cara pemberian Hak Milik atas tanah ada dua yaitu pemberian Hak Milik atas tanah secara individual atau kolektif dan pemberian Flak Milik atas tanah secara umum. Pemberian Hak Milik Atas Tanah yang berasal dad Hak Guna Bangunan adalah pemberian hak atas tanah secara umum. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan adalah terdiri dari unsur-unsur masyarakat, petugas dari kantor pertanahan yaitu mengenai penyinpanan buku tanah,sistem koordinasi petugas dan sikap mental petugas. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan disiplin dad petugas di Kantor Pertanahan dan diperlukan transparansi biaya sehingga masyarakat menjadi jelas mengenai biaya yang dikeluarkannya.