PERANAN PPAT DALAM PENETAPAN NPOP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

State of Republic Indonesia is state of law a based to Pancasila and Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Constitution State of Republic Indonesia on 1945) which respect rights and obligations each and everyone therefore place taxation as one of the source of acceptance the state represent materialization obligation of political in mutual assistance of national as role and also society in defraying development. One of the measurement from economic efficacy a state can be seen from number of growth the political economy, and vety important policy which conducted by government as economics balancer with fiscal policy. This is colored with the happening on several times of taxation reform in Indonesia, that is in 1983, 1994 / 1997 and 2000. At third reform tax in 2000 gone into effect taxation law and regulation among others is Undang-Undang No. 20 tahun 2000 about Change of Undang-Undang No.21 tahun 1997 about Toll Acquirement of Land right and Building. With existence of the rule hence research interest to conduct of research by raising problems "Role PPAT in Stipulating of NPOP BPHTB in Semarang." In executing research, researcher use method approach of empiric juridical, with specification of analytical description, passing primary data collecting and secondary. Approach with this method is meant to know applying of regulation/ existing taxation theory, especially related to rule of Stipulating NPOP BPHTB Undang-Undang No.20 tahun 2000 about change of Undang-Undang No.21 tahun 1997 about Toll Acquirement of Land right and Building In Semarang. Role PPAT/ Notary in Stipulating of NPOP BPHTB In Semarang can pass pro active attitude from PPAT / notaries in digging information concerning of real transaction from the parties and compare with theory Approach of value, utilize to draw near rill transaction with confession of the parties, despitefidly information pass theory approach of open value in general and is easy go. While Stipulating of NPOP BPHTB Semarang specified pursuant to SK Kalcanwil by virtue of suggestion from Semarang Government. While' PPAT role/ Notary in BPHTB collection intensification have maximal enough, proven by is bigger collection of make-up in the improvement lilce desire of PBB Semarang service office not yet eamed form maximally because of self assessment system which is difficult causing control transaction report which in fact, for that still needed by awareness of good law among the parties transacting and also by PPAT/ Notary. Negara Republik Indonesia adalah negara hulcum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjujung tinggi hak dan kewajiban setiap orang oleh karena itu menempatan perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu tolok ukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut, dan kebijakan yang sangat penting yang dilalcukan oleh pemerintah sebagai stabilisator perekonomian adalah dengan kebijakan fiskal. Hal ini diwamai dengan terjadinya beberapa kali reformasi perpajakan (tax reform) di Indonesia, yaitu pada tahun 1983, 1994 / 1997 dan 2000. Pada tax reform yang ketiga pada tahun 2000 peraturan perundang-undangan perpajakan yang diberlalcukan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.. Dengan adanya ketentuan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan permasalahkan "Peranan PPAT Dalam Penetapan NPOP BPHTB di Kota Semarang" Dalam melaksanalcan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriftif analitis, melalui pengumpulan data primer dan skunder. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan peraturan-peraturatheori-teori perpajakan yang ada, terutama yang berhubungan dengan ketentuan Penetapan NPOP BPHTB Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kota Semarang. Peranan PPAT/Notaris dalam Penetapan NPOP BPHTB Di Kota Semarang dapat dilakukan lewat sikap proalctif dari PPAT/Notaris dalam menggali informasi mengenai transaksi riil dari para pihak dan membandingkan dengan teori Pendekatan Nilai,guna mendekatkan transaksi riil dengan pengalcuann para pihak, disamping itu informasi lewat teori pendekatan nilai terbuka secara umum dan mudah diperoleh. Sedangkan Penetapan NPOP BPHTB Kota Semarang ditetapkan berdasarkan SK.Kakanwil berdasar atas usulan dari Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan peranan PPAT/Notaris dalam intensifikasi pemungutan BPHTB sudah cukup maksimal, terbulcti dengan lebih besamya pemungutan peningkatan dalam peningkatan tersebut seperti keing,inan kantor pelayanan PBB Semarang belum dapat terwujud secara malcsimal dikarenakan sistem self assessment yang menyebabkan sulit mengkontrol laporan transaksi yang sebenamya, untuk itu masih diperlukan kesadaran hulcum baik para pihak yang bertransaksi maupun oleh PPAT / Notaris.