PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS MENUItUT PP NOMOR 24 TAHUN 1997 THE REGISTRATION OF EX CUSTOM PROPERTY LAND IN THE KOTA DISTRICT OF KUDUS REGENCY DUE TO GOVERMENT ACT NUMBER 24 YEAR 1997

Abstract

The registration of land is including the registration of land for the first time and the care of registration data. The registration of land for the first time is for the land that has never been registered before, due to GA No.10 year 1901 and GA No. 24 year 1997. According to GA No. 24 year 1997 Chapter I point 1, the registration of land is series of activities taht held by goverment continually and orderly includes collecting, operating, book keeping, serving and caring of physical data and juridical data in the form of map and list of the landscape and the union of apartments, includes the giving of letter of prove for owning the property, property rights foe every single apartment, and spesific rights that burden the owner. Method of approaches that be used in this thesis is empirical jurisdiction with spesification of descriptive analiysis. The data that I used in this thesis consist of primary and secondary data. The registration of land_ due to GA No. 24 year 1997 is taken throught conversion law or right laegalization and the determination of property evidence is due to truth conception based on the convention used in the ex custom land. The obstacles that might exist in this action are the limit of fund provided by goverment; thelack of law awarness from the landowners. Theses can be dealt with by giving law proposition to the villagers. Pelaksanaam pendaftarau tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data tas pendaftaran tersebut. Pendaftaran tanah untuk pertama kali ditaksanakan ter adap obyek taneh yang belum didaftarkan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 196 dan PP Nomor 24 Tabun 1997. Menurut PP Nomor 24 Ta nin 1997 Pasal 1 angka 1 Pendaftaran tanah adalah rapgkaian kegiatan yang dilak ikan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesimanbungan, dan teratut, meli dan penyajian serta pemeliharaan da dan daftar, mengenai bidang-bidan uti pengumpulan, pengolahan, pembukuan a fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda buk i haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang me Thebainnya. Metode pendekatan yang igunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi bempa penelitian deskriptif analitis, data yang dikumpulkan adalah data primer dan ata sekunder. Pelaksanaan dalam pen aftaran tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan melalui peneg san konversi atau pengakuan hak dan dalam menentukan kebenaran bukti kepet masih berpedoman pada konsepsi kebenaran berdasarkan konvensi yan dilakukan terhadap tanah bekas hak milik adat tersebut. Hambatan dalam pelaksm aan pendaftaran tanah bekas hal< milik adat adalah terbatasnya dana oleh petnerin ah, rendahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat pemilik tanah yang akan didaftarkan dan diatasi dengan penyuluhan hukum kedesa-desa.