LELANG MELALUI MEDIA INTERNET

MANDAGI, MEISKE (2005) LELANG MELALUI MEDIA INTERNET. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3058Kb

Abstract

To know whether purchase in auction through the media of internet (online auction) representing lawful transaction according to Indonesian contract law, whether the execution of auction through the media of internet (online auction) by auction institution which is not enlisted in Treasury Department represent a lawful transaction, and whether the execution of auction through the media of internet (online auction) remain to oblige the role of auction officer, by conducting bibliography study, browsing through the media of internet, and field research by using questioners and interview to responders from auction offices in Semarang and Jakarta, knowable that, first, based on: 1) Analyzing of the requirements of lawful agreement according to Article 1320 (1) of Civil Code especially in relation to the implied contract, 2) The factors of the existence of the online auction sites that arranged from Indonesia and of a Draft of the Electronic Information and Transaction Act, which show that transactions using the media of internet have become a custom and in a process to empowered by Act, 3) Decision of Indonesian Supreme Court, Reg. No.: 1082 K./Pid./2002, date of January 24, 2003, which recognize the activities through the media of internet like business transactions using the media of internet, and, 4) the Minister of Treasury Decree No.304/KMK.01/2002; then the purchase in auction through the media of internet basically represent lawful transaction according to Indonesian contract law; secondly, the auction through the media of internet executed by auction institution which is not enlisted in Treasury Department, because it is related to the subjective requirements of any lawful agreements, then it is a lawful transaction as long as not canceled by request of rightfully party; thirdly, based on Article 25 (2) of the Treasury Minister Decree No.304/KMK.01/2002 in relation to Article la of the Auction Rule, the execution of auction using the media of internet remain to oblige the role of the auction officer in the transaction. Untuk mengetahui apakah jual beli lelang melalui media internet (online auction) merupakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia, apakah pelaksanaan lelang melalui media interne (online auction) oleh institusi lelang yang tidak terdaftar di Departemen Keuangan merupakan tranksasi yang sah, dan apakah pelaksanaan lelang melalui media internet (online auction) tetap mewajibkan peran pejabat lelang, dengan melakukan studi kepustakaan, penelusuran melalui media internet, dan penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terhadap responden dari kantor/balai lelang di Semarang dan Jakarta, dapat diketahui bahwa, pertama, berdasarkan: 1) Analisis terhadap syarat-syarat sahnya peijanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata khususnya berkenaan dengan perjanjian diam-diam, 2) Faktor keberadaan situs lelang online yang dijalankan dari Indonesia dan adanya RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menunjukkan bahwa transaksi melalui media interne telah merupakan kebiasaan dan dalam proses akan diperkuat dengan Undang-undang. 3) Putusan Mahkamah Agung , Reg No.: 1082 K./Pid./2002 tanggal 24 Januari 2003, yang memberikan pengakuan terhadap aktivitas melalui media internet, misalnya melakukan transaksi dagang melalui media internet, dan 4) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002, maka jual beli lelang melalui media internet pada dasarnya merupakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia; kedua, suatu lelang melalui media internet yang dilaksanakan oleh institusi lelang yang tidak terdaftar di Departemen Keuangan, karena menyangkut syarat subyektif dari syarat-syarat sahnya perjaniian, maka lelang itu merupakan tranksasi yang sah sepanjang tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan; ketiga, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 jo Pasal la Vendureglement, pelaksanaan lelang melalui media internet tetap mewajibkan peran pejabat lelang dalam transaksi.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:15045
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:22 Jun 2010 09:40
Last Modified:22 Jun 2010 09:40

Repository Staff Only: item control page