PENGARUH IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP FRAGMENTASI TANAH ULAYAT (STUDI DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT)

Abstract

Land in agrarian society represent life fulcrum, The land can be exploited to relfil the living off is society. In society metrilineal Minangkabau land represents cooperative ownership and mastered together. Rights socialize customary law for above mentioned land represents main and original rights, covering all land in environment socialize customary law and represent source for other rights for land, specifiedly of Section 19 the Fundamental Law of Agraria of about Land Certificate, hence seen a motivation existence to incidence of individualisasi in the case of land domination. Socialize customary law of Minangkabau do not too trussed again with land domination with, even the land domination with progressively disappear and replaced by civil domination strengthened with property certificate for land. To reply problems about implementation influence Section 19 the Number Code 5 Year 1960 about Elementary Regulation of Specifics Agraria of Fragmentasi of Land Ulayat and Land Status Change and which have been happened appliedly of the section in Town Tangah Subdistrict. Hence in this research writer use empirical approach yuridis, namely with data collecting of substance and punish primary, sekunder, and also field study through perception interviewedly, and technics analyse its data is done qualitative. From obtainable research conclusion that land certificate have caused to decrease even start the loss of role mamak in society of customary law Minangkabau, especially refering to land domination, attendance Mamak start felt by non as determinant element for family matrilinealnya, even so that role still be seen only as just just device or symbol. With property certificate existence for land, so that " mamak" shall no longger worry to family matrilinealnya security in mastering and exploiting the land. Thereby will be happened also the status change ' ulayat right for land rights' from ' rights with' or ' communal rights' becoming ' individualness rights' having the character of ' individual'. Tanah di dalam masyarakat agraris merupakan titik tumpu kehidupan, dengan pendayagunaan tanah dapat dilakukan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam masyarakat metrilineal Minangkabau tanah merupakan milik bersama dan dikuasai secara bersama-sama. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut di atas merupakan hak yang ash dan utama, meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat dan merupakan sumber bagi hak lainnya atas tanah. Dengan ditetapkannya Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria tentang Persertifikatan Tanah, maka terlihat adanya dorongan untuk timbulnya individualisasi dalam hal penguasaan tanah. Masyarakat hukum adat Minangkabau tidak terlalu terikat lagi dengan penguasaan tanah bersama, bahkan penguasaan tanah bersama semakin hilang dan digantikan oleh penguasaan perseorangan yang dikuatkan dengan sertifikat hak milik atas tanah. Untuk menjawab permasalahan tentang pengaruh implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat dan Perubahan Status Tanah yang telah terjadi dengan diterapkannya pasal tersebut di Kecamatan Kota Tangah. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan pengumpulan data dan bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta studi lapangan melalui pengamatan secara wawancara, serta tehnik analisa datanya dilakukan secara kualitatif. Dad penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa persertifikatan tanah telah menyebabkan berkurangnya bahkan mulai hilangnya peran mamak dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, tertutama sehubungan dengan penguasaan tanah. Kehadiran mamak mulai dirasakan bukan sebagai unsur penentu bagi keluarga matrilinealnya, kalaupun pecan itu masih terlihat hanyalah sebagai simbol atau lambang saja. Dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah, sehingga "mamak" tidak lagi khawatir terhadap keamanan keluarga matrilinealnya dalam menguasai dan mendayagunakan tanah tersebut. Dengan demikian akan terjadi juga perubahan status 'hak ulayal dad 'hak bersama' atau 'hak komunal' menjadi 'hak perorangan' yang bersifat 'individual'.