PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA

Abstract

National development done gradually and continuously is in the framework to increase the community life level materially and spiritually, -based on Pancasila and Undang Undang Dasar 1945-, to make equitable and wealthy community. So, to support it, the government support many facilities and various means included the effort to support capital by credit facility supply. So, in every credit activity, Bank, as a creditor, need to get guarantee on its account receivable payment by asking for object guarantee to the debitor. Law institution of land guarantee right, since the implementation of UUPA, is Guarantee Right abbreviated by UUHT. The holder of Guarantee Right Creditor special position is gotten since the available of Guarantee Right. This research used juridical empiric approach with primary and secondary data, which is then analyzed with qualitative analysis technique. That Guarantee Right available coincidence with the rise of the date book on a certain date, is the seventh date after APHT include certain documents application already received by Land Affair Office completely. Research result shows that: a. Guarantee Right available coincidence with the rise of Guarantee Right Book by Land Affair Office is previously preceded by APHT production. If APHT and documents were complete, PPAT enroll it to The Land Affair Office soon. b. On practice, some PPAT were late in the APHT and documents delivery, that cause the date of Guarantee Right exceed the requisition. c. Storage system of the land right book is not representative for checking activity at Land Affair Office, that. make the enrollment process of Guarantee Right, -with complete documents-, exceed the requisition. Because the importance of Guarantee Right for some parties, especially for creditor that place their position as creditor preference, so if it were not shaped, punishment can be burdened to PPAT and Land Affair Office Official based on valid stipulation, because Guarantee Right has not credit payment preference and only still guaranteed with general guarantee ( Article 1131 KUH Perdata ). Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang¬Undang Dasar 1945 sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur. Maka untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah telah memberi dukungan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan bermacam-macam sarana termasuk di dalamnya upaya dalam menunjang permodalan dengan menyediakan fasilitas kred it. Dengan demikian dalam setiap kegiatan perkreditan, pihak bank sebagi kreditor perlu memperoleh jaminan atas pembayaran piutangnya, yaitu dengan cara meminta benda jaminan kepada nasabah debitor Lembaga hukum hak jaminan atas tanah sejak berlakunya UUPA adalah Flak Tanggungan yang disingkat dengan UUHT. Kedudukan istimewa dad kreditor pemegang Hak Tanggungan diperoleh sejak lahirnya Hak Tanggungan. Dalam penelitian ini digunakan Pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian ci ianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Bahwa Hak Tanggungan lahir pada saat diterbitkannya tanggal buku tanah Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan yang tanggalnya sudah pasti yaitu tanggal hari ketujuh setelah APHT beserta berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftarannya sudah diterima dengan lengkap oleh Kantor Pertanahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : a. Hak Tanggungan lahir pada saat diterbitkannya Buku tanah Flak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan yang sebelumnya didahului dengan Pembuatan APHT. Oleh PPAT apabila APHT beserta kelengkapan berkasnya sudah lengkap untuk segera didaftarkan ke Kantor Pertanahan. b. Dalam Prakteknya ada sebagian PPAT yang mengalami keterlambatan dalam mengirimkan APHT beserta kelengkapannya yang berakibat pula pada penetapan tanggal Buku Tanah Flak Tanggungan melebihi ketentuan yang digariskan. c. Sementara itu sistem penyimpanan buku Tanah hak atas tanah di kantor Pertanahan tidak mendukung kegiatan pengecekan, sehingga proses pendaftaran terhadap pembebanan Hak Tanggungan yang berkas-berkasnya sudah lengkap juga melebihi ketentuan yang digariskan. Mengingat saat lahirnya Hak Tanggungan itu sangat penting bagi para pihak terutama pihak kreditor yang menempatkan kedudukannya sebagi kreditor preferen maka apabila hal ini belum bisa terwujud, terhadap PPAT yang bersangkutan dan pejabat di Kantor Pertanahan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena penerima Hak Tanggungan tidak memiliki preferensi pelunasan piutangnya dan hanya masih -dijamin dengan jaminan umum saja ( Pasal 1131 KUH Perdata )