NUGROHO, AGUS WAHYU (2005) PENJAMINAN FIDUSIA TERHADAP BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HAK SEWA PADA BANK BNI CABANG SEMARANG. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
| PDF - Published Version 2818Kb |
Abstract
In order to accommodate society needs in lien regulation the Act number 42 of 1992 is established, lien is very important as one of credit's security to provide business and to give legal certainty towards everybody who used it. Lien is very useful especially for persons who give it (debtor), but on the other hands, because lien is not registered it will not give certainty to person who takes it (creditor). Debtor could give the goods to other person without approval. Prior to the Act number 42 year 1992 established, the lien objects are only moveable goods such as inventories, merchandise, credit, machine/equipment and motorcycle. In order to accommodate the needs of the society, in the Act the lien object had been broader into moveable goods tangible and intangible also immoveable goods which can not be pledge under the Act number 4 year 1996. Through this research, legal inventory and synchronization both in vertical and horizontal ways has been done, so it is a normative and also empirical legal research. It is shown by this research that even bank has its pledge system, many banks still used lien as security, both for moveable and immoveable good. Dibentuknya Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia, namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, maka jaminan tersebut kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima Fidusia. Mungkin saja pemberi fidusia menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima Fidusia. Sebelum Undang — Undang Jaminan Fidusia ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda - benda dalam persediaan (inventory), banda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka Undang — Undang Jaminan Fidusia obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif ditujukan kepada bentuk inventarisasi hukum dan sinkronisasi peraturan baik bersifat vertikal maupun horisontal. Dari penelitian yang dilakukan, walaupun sudah ada Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan, tapi masih banyak Bank yang penggunakan penjaminan dengan menggunakan Fidusia baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang tidak termasuk yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Di Bank BNI Cabang Senarang, penjaminan kredit dengan menggunakan Fidusia jarang sekali pihak debitur yang wanprestasi, hal ini disebabkan pihak Bank BM Cabang Semarang MT. Haryono sangat selektif dalam memilih debitur yang akan mengajukan kredit Sejak dan penelitian data yang diajukan debitur sampai survey ke lapangan terhadap barang yang akan dijadikan obyek jaminan benar benar sangat teliti, Walaupun secara fisik barang jaminan dikuasai debitur, namun debitur tidak dapat berbuat banyak kecuali mematuhi apa apa yang telah diperjanjikan yang tercantum dalam pernjajian Fidusia dan menjaga barang tersebut agar tidak rusak atau turun nilai ekonominya. Dengan demikian pihak bank tidak dirugikan sedikitpun bahkan sangat diuntungkan karena uang yang dicairkan dalam kembali dengan bunganya
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary |
ID Code: | 15031 |
Deposited By: | Mr UPT Perpus 1 |
Deposited On: | 22 Jun 2010 09:23 |
Last Modified: | 22 Jun 2010 09:23 |
Repository Staff Only: item control page