PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

Abstract

In the framework; to give law and protect the implementation of land property donation, Indonesian government makes The Rule of Government No. 28/1977 about The Land Property Donation. It can be to keep order about the implementation of land property donation. This research aims to identify the implementation of land property donation, the management and obstacles of land property donation in Sukoharjo Sub district Sukoharjo Regency. This research is descriptive-analytical. It describe all about the implementation of land property donation. The data of the research consist of primary and secondary data with purposive sampling. This research results conclude that the implementation of land property donation in Sukoharjo Sub district base the Rule of Government No. 28/1977 and the Rule of Secretary of the Interior No. 1/1978 on. The implementation of land property donation is written through PPAIW and 2 (two) witness. All of land property donation were registered to Land Affairs Officer. The land property donation is one of instruments to expand the religion life so it is needed a management. Land property donation in Sukoharjo Sub district is managed by someone who is signed in the legal document of land property donation. People donate their land property usually just for religious or social importance. Many obstacles in the implementation of land property donation are the registration fee is expensive and many people to donate their land property just for religious importance. Dalam rangka menjamin dan melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dimana dengan peraturan-peraturan tersebut akan dapat diadakan penertiban masalah perwakafan tanah sehingga wakaf dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perwakafan tanah hak milik di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dan jugs untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf, serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perwakafan tersebut. Penelitian ini bersifat diskriptif analisis yaitu manggambarkan secara apa adanya sesuai dengan temuan di lapangan. Teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder serta didukung dengan data perpustakaan, sedangkan teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Tata cara perwakafan tanah di Kecamatan Sukoharjo dilaksanakan sesuai dengan PP No. 28 Tahun 1977 jo Permendagri No. 1 Tahun 1978, dimana Ikrar Wakaf dilaksanakan secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi, dan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terhadap semua tanah wakaf yang ada telah ber Akta Ikrar Wakaf dan telah d:daftarkan ke Kantor Pertanahan. Wakaf dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, oleh karenanya maka diperlukan suatu pengelolaan yang sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Sukoharjo dikelola oleh nadzir yang telah ditunjuk sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf, dan dari tanah wakaf yang ada dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan kepentingan sosial sesuai dengan tujuan wakaf. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perwakafan tanah hak milik di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yaitu masih adanya masyarakat yang merasa keberatan terhadap biaya pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan dan masih banyak masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ibadah saja.