PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA

Abstract

The thesis for title Registration of Fiducia Guarantee and Legal Protection for Third Party are obtained through normative law research with empirical juridical approach. The research is intended to understand, comprehend, and bring contribution on legal protection for all partie and third parties receiving transferring rights through registration of fiducia collateral based on Regulation no. 42 year 1999 regarding Fiducia Colateral (UUJF). The grant of fiducia is accesoir as mentioned in the explanation of article 6 caracter b of UUJF and it has to be administered with notarial documents called as Fiducia Guarantee Certificate. In order to lead the agreement bound to third party, it has to be registered ad Fiducia Registration Office (KPF) - publicity principle as mentioned in article 11 UUJF - and fiducia collateral certificate, as ownership certificate, will be submitted to fiducia receivers who fulfill requirements. Primary and secondary data are collected through library and field research by means of document study, questionnaires, and interviews. Analysis result shows that requests for fiducia collateral are still low among the number of funding institution activities, both bank and-non bank. This is caused by the unavailability of time range between the arrangement of notarial document and registration to UUJF. Publicity principle in UUJF has not been maximally functioned. Not all of the business person use KPF information, while there is no strict anction to party granting fiducia, who transfer goods becoming fiducia guarantee object to third party. To bring legal protection to all parties and third party who receive transferring rights, it needs completing requirements on registration time-range which the fiducia receiver should do. In order to protect third party, article regarding transferring of guaranteed goods should be clarified. Besides that, the registration of fiducia guarantee should be computerized, so that the data on guaranteed goods can easily and accurately accessed, so that the third party will know. Bahan untuk penulisan tesis yang berjudul Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga, diperoleh melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami serta memberikan sumbangan mengenai Perlindungan Hukum bagi para pihak dan pihak ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersif at accesoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b UUJF dan hares dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Agar perjanjian penjamirtan fidusia tersebut mengikat kepada pihak ketiga, maka hares didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) - asas publisitas sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 UUJF - dan kepada Penerima Fidusia yang memenuhi syarat akan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti kepemilikan hak agunan atas kebendaan yang difidusiakan. Data sekunder dan primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpul data studi dokumen, kuesioner, maupun pedoman wawancara. Berdasarkan basil analisis diketahui bahwa permohonan sertifikat jaminan fidusia masih kurang dibandingkan dengan banyaknya kegiatan usaha lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya jangka waktu antara pembuatan akta notaris dengan pendaftaran didalam UUJF. Asas publisitas yang dianut dalam UUJF belum secara maksimal berfungsi, karena belum semua pelaku usaha memanfaatkan informasi dari KPF, serta tidak ada sanksi yang tegas pada Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dan pihak ketiga yang menerima pengalihan hak maka diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pendaftaran fidusia berupa jangka waktu pendaftaran yang hares dilakukan oleh Penerima Fidusia dan agar Pihak Ketiga dapat dilindungi maka pasal-pasal mengenai pengalihan benda bergerak yang sudah dijaminkan dengan fidusia agar dipertegas, selanjutnya sistem pendaftaran jaminan fidusia agar dibuat dengan komputerisasi, sehingga akses data mengenai benda yang sudah dijaminkan dengan fidusia mudah diperoleh dan akurat, agar pihak ketiga / pelaku usaha dapat mengetahuinya.