KEPUTUSAN PENYIDIK POLRI MENAHAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA ( STUD1 KASUS DI POLTABES SEMARANG )

Abstract

In an event of criminal case took place, a law of procedure should be taken as the resolution. Started by victims reporting to the Police that continued by Police function and authority in carrying out the case based on the KUHAP. Based on the KUHAP, there should be some phases or processes by means of organizing the criminal law. The first one is investigating phase In this phase, the Police is the institute given the authority. In organizing its authority, Police has rights to do the arresting. Next, in making the decisions of arresting somebody who take in charge with criminal case, the Polri Investigators frequently not to use the KUHAP as the guidance, where an investigator has many consideration and self motivation on every case he handled. The Research Question of this thesis is "What is the background of the basic idea on arresting by the Police Investigators and how the arresting should be form in the government legislation for the future?" To answering the questions in this thesis, the writer use empirical yuridis method, considering that the point of this research is to understand the phenomena being examined intensely. The result of this research proved that the decision of arresting the suspect of criminal case is one alternative could be taken. In taking the decision, the investigator is influenced by many considerations, which came from the knowledge, values, conviction, and motivation that arose from the investigators factor, which consciously or unconsciously could influenced the investigators act with their own purpose. The Investigators knowledge could be figured out by the comprehension of written rules related to the criminal case handled, procedures taken in the criminal case, unwritten rules performs in the work circumstances, investigators interpretation within the suspect's misdeed performed on the investigating and also investigators experience in conduct the criminal cases he had done before. In formulating the arresting, the dimension and the measuring rod as well as the scope should be oriented with the human rights consequently and refers to the balance of the interests protected by the law such as the interest of the state, self-interest, the interest of the suspect and also the interest of the victims along with the orientation of the authentication system practiced on the KUHAP, which is the limitation of the unused evidences. Suatu tindak pidana yang terjadi penyelesaiannya hams melalui proses hukum, dimulai dengan cam melapor dari pihak korban kepada aparat kepolisian, selanjutnya dalam rangka melaksanakan wewenang dan fungsinya aparat kepolisian berpedoman pada KUHAP. Didalam penyelenggaraan hukum pidana menurut KUHAP hams melalui beberapa tahap atau proses yang pertama adalah tahap penyidikan , pada tahap penyidikan lembaga yang diberi wewenang adalah Polri .Dalam menjalankan kewenangannya Polri mempuyai hak untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan. Selanjutnya dalam mengambil keputusan untuk menahan seseorang pelaku tindak pidana ,penyidik Polri seringkali tidak berpedoman pada KUHAP,dimana seorang penyidik banyak mempuyai pertimbangan dan motivasi tersendiri terhadap setiap perkara atau kasus yang ditanganinya. Permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah apakah ide dasar yang menjadi latar belakang dilakukannya penahanan oleh penyidik kepolisian dan bagaimanakah sebaiknya dimasa yang akan datang penahanan dirumuskan dalam perundang-undangan. Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, mengingat tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam suatu fenomena yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dalam pengambilan keputusan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan pilihan dari beberapa alternatif tindakan yang dapat dipilih .Dalam mengambil keputusan penyidik dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang didapat dad pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan motivasi berupa dorongan yang timbul dari dalam diri penyidik baik secara sadar maupun tidak mempengaruhi tindakan penyidik dengan tujuan tertentu.Pengetahuan penyidik dapat berupa pemahaman mengenai aturan-aturan tertulis berkaitan dengan tindak pidana yang sedang ditanganinya , prosedur yang hams dilaksanakan dalam penyidikan tindak pidana, aturan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan kerjanya ,interpretasi penyidik akan kesalahan tersangka yang diperoleh dalam kegiatan penyidikan serta pengalaman penyidik dalam penanganan tindak pidana yang pernah dilakukan. Sedangkan perumusan tentang penahanan sebaiknya dilakukan dengan dimensi dan tolok ukur dan ruang lingkup yang berorientasi pada aspek hak asasi manusia yang benar¬benar konsekuen dan mengacu pada model keseimbangan kepentingan yang memperhatikan berbagai kepentingan yang hams dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan individu ,kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan serta berorientasi pula pada kepada sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu bahwa limitasi tentang alat-alat bukti sudah tidak di perlukan lagi.