IMPLEIVIENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI BISNIS MELALUI INFOMERCIAL (Pendekatan Socio-Cultural sebagai Upaya Pemberdayaan Konsumen)

Abstract

In a global competition climate, entrepreneurs are always demanded to create new inovation, both relating with the products and how to market them. Using communication technology, such as television or telephone, is one of the alternatives to market a product. The show we know as infomercial can be chosen as alternative for entrepreneur. Infomercial offers great customers service. The practically don't have to leave their homes, just pick up the phone, mention the merchandize desired, and the order will have been processed by producers/entrepreneurs. Problems may occur when the goods and/or the services sent don't fit the given description. When consumers were unsatisfied to the condition of goods they receive, customers complains are often reglected/poorly responded by entrepreneurs. This condition has pu consumers position on a weak spot. Therefore, consumers awareness is urgently needed. One way to achieve it is by educating consumers society about their rights. Regulation No. 8, 1999 on Consumer Protection is not only creating consumers protection system which obtains legal certainty, but also being made as an instrument that, indirectly, will educate consumers. However, consumers havan't given positive responses toward the application of regulation No. 8, 1999. They haven't had any intention to take advantage out of the regulation to protect themselves from unethical behavior of business entrepreneurs. On the other side, most of business entrepreneurs haven't made use of the regulation, though it is also beneficial in order to create positive competition among entrepreneurs. Thus, good will and strong determination from all sides, both consumers, entrepreneurs and the goverments that is responsible to protect the people (consumers) are needed, so the regulation No. 8, 1999 can be applied properly. Dalam iklim persaingan yang semakin global, pelaku usaha dituntut untuk senantiasa menemukan inovasi baru, baik yang berkaitan dengan produk yang dihasilkannya maupun cara-cara pemasaran produknya tersebut. Pemanfaatan teknologi komunikasi seperti televisi atau telepon merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam upaya memasark an suatu produk. Tayangan yang kita kenal dengan infomercial dapat dipilih sebagai alternatif bagi pelaku usaha. Cara ini (infomercial) menawarkan kemudahan bagi konsumen. Dalam hal ini konsumen tidak perlu lagi meninggalkan rumah, cukup dengan mengangkat telepon, menyebutkan barang yang diinginkan, dan pembayarannya dilakukan melalui alih kartu kredit, pesanannya' sudah akan diproses oleh produsen/pelaku usaha. Persoalan baru akan muncul apabila produk barang dan/atau jasa yang dikirimkan tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Ketika konsumen merasa tidak puas dengan keadaan kiriman yang diterimanya, keluhan konsumen seringkali diabaikan/kurang mendapat tanggapan dari pelaku usaha. Kondisi demikian telah membuat posisi konsumen menjadi lemah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen. Salah satu caranya adalah dengan mengupayakan penyadaran masyarakat konsumen akan hak-haknya. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disamping bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, juga dimaksudkan sebagai instrumen yang (secara tidak langsung) akan semakin memberdayakan konsumen. Namun, yang menjadi persoalan konsumen belum memberikan tanggapan yang positif terhadap pemberlakuan undang-undang tersebut. Mereka belum mau memanfaatkan undang-undang tersebut untuk melindungi dirinya dari tindakan pelaku usaha yang tidak mengindahkan etika bisnis yang semestinya. Sedangkan dari sisi pelaku usaha, banyak diantara mereka yang belum mau memanfaatkan undang-undang tersebut, walaupun undang-undang tersebut juga bermanfaat agar pelaku usaha dapat bersaing secara positif. Dengan demikian, kemauan dan itikad balk dari semua pihak untuk mau memanfaatkannya, balk itu oleh konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah yang bertugas untuk melindungi masyarakat (konsumen) sangat diperlukan, sehingga pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 berjalan seperti yang diharapkan.