KONFLIK ANTAR ETNIS DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Kriminologi Dalam Kasus Kerusuhan Etats di Sampit Kalimatan Tengah)

ALEXANDER P, ROBERT (2005) KONFLIK ANTAR ETNIS DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Kriminologi Dalam Kasus Kerusuhan Etats di Sampit Kalimatan Tengah). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
5Mb

Abstract

Conflict between ethnic in Sampit has resulted in many victims, either in material or immaterial aspects. There is a privilege for making any effort in order to create a preferable management towards such unrest. Indeed, government and law enforcers have not been suitable in their jobs so that the conflicts are about to raise and tension gets difficult to hold on. Similar conflicts also happen in some other regions, indicating that conflict between ethnic has become a major problem in this country. The above mentioned problem brings about three issues, which are the main discussion of this thesis: description on ethnical conflict, factors that trigger the ethnical conflicts, and efflorts towards overcoming ethnical conflict in Sampit. This thesis used a juridical criminological method where data were obtained from both primary and secondary sources. Primary data were collected from field study with respondents, whereas secondary data were collected from literary studies. Technique of data collection used in this research were interview with respondents, questioners, and literary studies. Data were analyzed by qualitative and quantitative methods. The research and discussion indicated that conflict between Madura and Dayak ethnic was a kind of cultural conflict that had its roots from the long-run acculturation and violence of Madura ethnic. the accelerating factors were weal( environmental supports and unbalanced relationship pattern, housing segregation, governmental officers behavior and ethnic politicization in bureaucratic posts. Government and community leaders have made efforts in order to overcome the conflict, for example, by holding a memorandum of understanding between two ethnic and issuing Perda No. 9/2001 (Local Government Provision No. 9/2001). Another effort is by maintaining security and stabilization by law enforcers either preemptively or repressively. This research suggest an early warning system as a means of preventive effort in order to overcome the similar conflicts and to provide an optimum protection to the citizens through the country. Konflik antar etnis yang terjadi di Sampit telah menimbulkan banyak korban, baik materil maupun immateril, sehingga pada konflik yang melibatkan etnis diperlukan suatu penanganan yang tepat. Kenyataannya yang terjadi, peran pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bekerja dengan semestinya sehingga eskalasi kontlik dengan cepat memuncak dan meluas. Konflik serupa juga sering terjadi di beberapa daerah lainnya yang menunjukan bahwa konflik antar etnis merupakan permasalahan negara ini Berdasarkan permasalahan di atas, ada tiga hal yang d angkat dalam petielitian ini, yaitu deskripsi terjadinya kontlik etnis, faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kontlik antar etnis dan usaha-usaha untuk menanggulangi terjadinya konflik antar etnis di Sampit. Metode penelitian yang digunakan dal= penelitian ini adalah yuridis kriminologis, dengan menggunakan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan terhadap para responden, sedangkan data sekunder diperoleh melaiui studi kepustakaan. 'l'eknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara terhadap para responden, kwesioner dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. lierdasarkan hash penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kontlik yang terjadi antara etnis Madura dengan etnis Dayak merupakan konflik kulturaI yang telah berlangsung lama dan disebabkan oleh akumulasi dari tindak kekerasan masa lalu yang dilakukan etnis Madura. Faktor-faktor akseleratomya adalah berkurangnya daya dukung linglcungan dan pola hubungan yang tidak seimbang, segregasi pemukiman, prilaku aparat serta politisasi etnik dalam jabatan dibirokrasi pemerintahan. Penanggulangan yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah adalah dengan diadakannya pertemuan-pertemuan yang menghasilkan pernyataan sikap dart kedua etnis yang kemuchan dilanjutkan melalut pertemuan "Tekad damai anak bangsa" dan menghasilkan Perda No. 9/2001. Penanggulangan lainnya yang dilakukan aparat penegak hukum adalah menjaga ketertiban dan keamanan balk secara pre-emptif maupun represif sehingga pada akhir pembahasan, melalut model pencegahan dun "early warning system" dtharapkan dapat mencegah agar tidak terjadi lagi kontlik-konflik yang serupa sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap warga negara Indonesia.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:15012
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:22 Jun 2010 08:53
Last Modified:22 Jun 2010 08:53

Repository Staff Only: item control page