KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BETAWI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI DESA REMPOA KECAMATAN CIPUTAT KABUPATEN TANGERANG LAW AWARENESS OF BETAWINESE IN LAND REGISTERING AT DESA REMPOA KECAMATAN CIPUTAT KABUPATEN TANGERANG

Abstract

Implementation of UU No. 5/ 1960 and PP No. 24/ 1997 pointed the importance of land certification as legal evidence of land authority in ensuring the law protection. Those law protection became more important regarding condition recently developed. Otherwise, there is more and more land left unregistered. Excluding land that lies off Java, more land unregistered in Java, as seen in Desa Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang. In order to assess the small number of land registering in the area, writer proposed thesis entitled "The Law Awareness of Betawinese at Desa Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang". Problem assessed as follows: (1) how is the law awareness of Betawinese in registering their land at Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, (2) what are the factors influencing the law awareness of Betawinese, and (3) what efforts are conducted by Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang in land registering at the area. The research was conducted to assess the awareness of Betawinese in registering their land at Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, obstacles influenced the law awareness and efforts conducted by Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang regarding those obstacles. The descriptive method used in the research using empirical-juridical approach. Data collected through interview, questionnaire and literature study. Data was qualitatively analysed. The result stated that law awareness of Betawinese at Desa Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang in registering their land are considered low. Obstacles influenced in the law awareness consisted of socio-economical condition and the lack of law information on land registering. In order to anticipate those obstacles, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang are considered to be more intensive in fulfilling the information needs to ensure the communal participation in registering their land. Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan arti penting sertipikat tanah sebagai bukti hak kepemilikan tanah yang sah dalam memberikan perlindungan hukurn kepada pemegangnya. Pembuktian yang dijamin oleh hukum tersebut sangat penting artinya seiring dengan perkembangan saat ini. Meski demikian, masih banyak dijumpai bidang tanah yang belum terdaftar. Dengan mengabaikan tanah yang berada di daerah luar Jawa, ternyata masih banyak tanah di Jawa yang belurn terdaftar, seperti di Desa Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang. Guna mengetahui lebih lanjut latar belakang rendahnya pendaftaran tanah di daerah tersebut, penulis mengajukan tesis dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang". Masalah dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, (2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi tersebut, dan (3) upaya apakah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah di desa tersebut. Topik penelitian tersebut dipilih dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Betawi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut dan upaya yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menggambarkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang dalam mendaftarkan tanahnya. Faktor yang turut berperan dalam rendahnya kesadaran hukum tersebut adalah keadaan sosial ekonomi dan kurangnya sosialisasi aturan pendaftaran tanah. Sebagai pemecahannya, kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang perlu melakukan penyuluhan dan penyajian informasi secara aktif dan kontinyu guna mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam mendaftarkan tanahnya.