PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PRAKTEK PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DI KOTA SEMARANG THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF THE LAND DEED OFFICIAL IN THE IMPLEMENTATION OF MORTGAGE CERCIFICATE REGISTRATION IN SEMARANG CITY

Abstract

The existence of Law number 4 of 1996 on Right of Mortgage Over Land Including Objects in relation to land has a significant role for developing economic law and will increase economic growth as a whole because of the availability of definite legal security and protection to the parties. The related party in connection with the implementation of the law is Land Deed Official as provided in article 10 paragraph (2) stipulates that right of mortgage conducted by making mortgage certificate and then registered to the Land Administration Official as provided in article 13 Paragraph (1) and paragraph (2) Object of this research is, first, to know the performance of the Land Deed Official regarding with the implementation of mortgage certificate registration in Semarang city. Second, to know the role and responsibility of the Land Deed Official from conferral up to registration of mortgage right conferral certificate. The used approach of this research is socio-legal intended to analyze the implementation of the registration of right of mortgage by Land Deed Official at the Land Administration Office. Right of mortgage, as legal institution, is not a norm phenomenon rather than an empirical fact in society. The used data are primary and secondary. They, in turn, analyzed by qualitative analysis. The result shows that before referring certificate of mortgage right, first of all the Land deed Official should collect juridical data on subject and object of mortgage right. The next steps are to make and to sign certificate of referring right of mortgage and finally registered to the Land Administration Office. The Land Deed Official has a significant role and responsibility to the process of mortgage right registration because they should collect all relevant document as juridical data carefully as provided by law. Beside it, they are the only official one having competence to make certificate of referring mortgage right and obliged to register the made certificate including the relevant document to the Land Administration Office. In the event of infringement to the deadline provided by law, the land deed Official will be imposed administration sanction but not revoke the certificate and able registered. Kehadiran Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) dalam kerangka perkembangan hukum ekonomi mempunyai peranan sangat penting, karena dengan adanya lembaga jaminan atas tanah yang kuat dan dapat melindungi kepentingan para pihak pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan . Salah satu pihak yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini adalah PPAT, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2). UUHT yang menyebutkan bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dan dilanjutkan dengan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan sesuai dengan tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktek pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan di Kota Semarang, serta untuk mengetahui bagaimana peranan dan tanggung jawab PPAT sejak pemberian sampai pendaftaran APHT tersebut. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris yang dipergunakan untuk menganalisis praktek pendaftaran Hak Tanggungan oleh PPAT di Kantor Pertanahan, karena sebagai lembaga hukum Hak Tanggungan bukan merupakan suatu gejala normatif, tetapi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan realitas yang ada dalam masyarakat, dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum membuat APHT, PPAT terlebih dahulu melakukan persiapan dengan mengumpulkan data yuridis yang menyangkut subjek dan objek Hak Tanggungan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan dan penandatangan APHT serta mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan. PPAT mempunyai peranan dan tanggung jawab yang penting dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan, karena disamping is hams mengumpulkan dengan cermat semua dokumen-dokumen yang menjadi sumber data yuridis sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, is juga merupakan satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat APHT dan diwajibkan untuk menyampaikan APHT yang telah dibuatnya beserta berkas-berkasnya yang diperlukan ke Kantor Pertanahan untuk didaftar. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh PPAT terhadap batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka PPAT yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif tapi APHT tidak batal dan tetap dapat didaftarkan.