PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NASIONAL PMI DI SALATIGA

Abstract

1.1 Latar Belakang Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sejarah dimulainya gerakan Palang Merah sendiri berawal dari seorang pemuda warga negara Swiss bernama Henry Dunant. Bermula dari sebuah buku yang Henry Dunant buat berdasarkan kesan dan pengalaman pribadinya ketika membantu memberikan pertolongan pada tentara-tentara yang terluka akibat perang antara pasukan Prancis dan Italia dengan pasukan Austria. Dalam bukunya Henry Dunant mengajukan dua gagasan yaitu : • Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional , yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. • Kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang. Pada tahun 1863, empat orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka bersama-sama membentuk "Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera", yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC). Dalam perkembangannya kelak untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan di setiap negara maka didirikanlah organisasi sukarelawan yang bertugas untuk membantu bagian medis angkatan darat pada waktu perang. Organisasi tersebut yang sekarang disebut Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Didirikan hampir di setiap negara di seluruh dunia, yang kini berjumlah 176 Perhimpunan Nasional, termasuk Palang Merah Indonesia. Kegiatan perhimpuan nasional beragam seperti bantuan darurat pada bencana, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pelatihan P3K dan pelayanan tranfusi darah. Sampai saat ini Palang Merah Indonesia telah memiliki 33 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh Indonesia. Palang Merah Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. Hingga saat ini PMI merupakan salah satu organisasi yang dipercaya oleh pemerintah dalam penanggulangan pertolongan pertama bencana alam yang dewasa ini sering terjadi di Indonesia. Sebagai contoh 2 musibah besar yaitu bencana tsunami di Aceh dan bencana gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya, PMI dapat dengan sigap dan cepat menuju lokasi kejadian bencana dan memberikan bantuan pertolongan. Guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi pada saat-saat yang akan datang saat ini PMI tengah mengembangkan Program Community Based Disarter Preparedness (Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat). Program ini dimaksudkan mendorong pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk menyiagakan dalam mencegah serta mengurangi dampak dan risiko bencana yang terjadi di lingkungannya. Hal ini sangat penting karena masyarakat sebagai pihak yang secara langsung terkena dampak bila terjadi bencana. Selain itu di Palang Merah Indonesia juga marak di selenggarakan pelatihan untuk Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (Community Based First Aid/ CBFA). Pada dasarnya seluruh gerakan kepalangmerahan haruslah berbasis masyarakat, ujung tombak gerakan kepalangmerahan adalah unsur unsur kesukarelaan seperti Korps Sukarela atau KSR maupun Tenaga Sukarela atau TSR dan seluruh unsur ini selalu berbasis pada anggota masyarakat sesuai salah satu prinsip kepalangmerahan yaitu kesemestaan. Di negara-negara maju, setiap organisasi berbasis pertolongan bencana alam pasti memiliki lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja dari organisasi tersebut. Bila dibandingkan dengan PMI yang belum memiliki suatu lokasi atau tempat khusus untuk pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas kerja bagi para anggotanya serta untuk mendukung pelaksanaan Program Community Based Disarter Preparedness (Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat) tadi, tentu saja hal ini sangat disayangkan. Pada kenyataannya PMI sudah memiliki rencana untuk membangun sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam skala nasional, akan tetapi hingga saat ini rencana tersebut belum terealisasikan. Oleh karena itu, di Indonesia, dibutuhkan satu wadah berskala nasional yang dapat mendukung jalannya Program Community Based Disarter Preparedness (Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat) dan meningkatkan kualitas kinerja PMI. Penetapan lokasi sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional juga harus mempertimbangkan banyak hal seperti kemudahan aksesibilitas, ketenangan suasana lingkungan, kondisi alam sekitar dll. Berdasarkan beberapa pertimbangan tadi, Kota Salatiga dirasa cukup tepat untuk dijadikan lokasi sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional PMI ini. 1.2 Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Memperoleh dasar – dasar dalam merencanakan dan merancang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional PMI di Salatiga sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi para anggota PMI dan masyarakat luas. b. Sasaran Tersusunnya langkah-langkah pokok dalam proses perencanaan dan perancangan yang representative mengenai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional PMI d Salatiga berdasarkan aspek-aspek panduan perencanaan dan perancangan arsitektur. 1.3 Manfaat a. Secara Subjektif Sebagai salah satu persyaratan penyusunan mata kuliah Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan sebagai pegangan serta acuan selanjutnya dalam penyusunan desain grafis arsitektur. b. Secara Objektif Perencanaan dan perancangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional PMI di Salatiga ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PMI Nasional mengenai penataan dan pembangunan proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang sebenarnya. 1.4 Metodologi Laporan ini dibahas dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menguraikan data primer dan data sekunder, yaitu : a. Data Primer Wawancara dengan pihak berkaitan yaitu dengan pihak PMI daerah Jawa Tengah untuk mengetahui tentang pengguna, macam kegiatan dan fasilitas yang dibutuhkan, serta lokasi dan alternatif tapak. Sedangkan studi banding dilakukan untuk mendapatkan perbandingan program perencanaan dan perancangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan milik instasi lainnya. b. Data Sekunder Studi literatur dari buku-buku yang berkaitan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, sebagai contoh Time Saver Standards for Building Types, Data Arsitek, Office Building, dll. Data sekunder lainnya adalah data dari instansi pemerintah mengenai Kota Salatiga, perundangan ataupun ketentuan – ketentuan dari pemerintah yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan pusat pendidikan dan pelatihan. 1.5 Kerangka Bahasan Kerangka Bahasan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini adalah : BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat pembahasan, metodologi pembahasan, dan kerangka bahasan dari Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional PMI di Salatiga. BAB II STUDI PUSTAKA Berisi tentang tinjauan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional PMI. Meninjau teori-teori dan standart-standart tentang kantor, perpustakaan, asrama, pusat pendidikan dan pelatihan untuk mendukung perencanaan dan perancangan bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional PMI di Salatiga. BAB III KOMPILASI DATA Berisi tentang data-data yang berkaitan dengan aspek-aspek perencanaan dan perancangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional PMI. Tinjauan kota Salatiga sebagai rencana lokasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional PMI. Data studi banding Diklat PMI provinsi Jawa Tengah, Diklat PMI DIY, dan Laboratorium PMI. BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR Berisi tentang proses pengkajian, penilaian, analisis tentang teori, konsep, kriteria dan standar untuk mendapatkan sebuah perencanaan dan perancangan yang mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan meliputi Aspek Fungsional, Aspek Kontekstual, Aspek Kinerja, Aspek Teknis dan Aspek Arsitektural. BAB V LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR Berisi tentang konsep dan program dasar perancangan yang dituangkan secara garis besar sebagai kelanjutan dari proses pendekatan arsitektur. Serta filosofi atau citra bangunan/kawasan, Program Ruang dan Tapak Terpilih seta kebutuhan luasnya.