PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI PADA ASURANSI JIVVA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DI PEKANBARU

Abstract

Life Insurance has purposes both providing protection for the family left by the endured because of death and for saving. In life insurance, the policy holders also has the right to propose a loan. Although there are easy procedures and cheap cost, there is also difficulties for the policy holder to propose a loan. Because instead of paying the installment plus the interest each month, they must also fulfill their requirements as the persons who have insurance contract to pay the insurance premium. Concerning the matter, through researches, both in libraries and fields, the writer reviewed the implementation of loan contract by policy collateral, and the other problems related to the purpose of this thesis, that is, the writer wanted to review the implementation of loan contract by policy collateral and to see further the problems in the implementation of loan contract at insurance firms. On the basis of the research result conducted by the writer on the spot, the writer obtained the primary data by interviewing the informants and it was found that to have a loan at life insurance company had certain requirements, which could only be done by the persons had life insurance contract with the corporate, had a policy collateral with cash price, the premium payment was good, and other requirements required by the insurance firm. And the total amount of cash obtained by the policy collateral was 60% of the cash total value when the loan was done. This term was calculated from when someone became the endured and this loan was charged by interest 2% of the installment interest. The implementation of loan contract by policy collateral at insurance firm has the guideline from several regulations in KUHPerdata and KUHD. Instead, it also prevails the stipulation determined by the insurance firm, which causes there is no uniformity on the loan contract by policy collateral for all life insurance firms. Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan setelah kematian tertanggung, juga terdapat unsur menabung. Di dalam perasuransian jiwa pemegang polis juga mempunyai hak melakukan pinjaman uang. Meskipun dengan prosedur yang mudah dan biaya yang murah, juga dapat menimbulkan kesulitan bagi para pemegang polis yang melakukan pinjaman itu. Karena disamping mereka hams membayar angsuran pinjamannya ditambah bunga setiap bulannya, mereka juga harus memenuhi kewajibannya sebagai orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan untuk membayar premi pertanggungan. Sehubungan dengan hal itu, melalui penelitian-penelitian, baik kepustakaan maupun lapangan, penulis meninjau pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polls, penulis meninjau pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis asuransi dan masalah lainnya yang berhubungan dengan tujuan penulisan tesis ini, yaitu penulis berkeinginan untuk meninjau pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis asuransi dan untuk melihat lebih jauh permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang di perusahaan asuransi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan langsung di lapangan, penulis memperoleh data primer dengan melalui wawancara terhadap para informan dan diketahui bahwa untuk dapat melakukan pinjaman uang pada perusahaan asuransi jiwa mempunyai syarat-syarat tertentu, yang diantaranya hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan perusahaan tersebut, mempunyai jaminan polls yang mempunyai harga tunai, pembayaran premi lancar dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dan jumlah uang yang dapat diperoleh degan jaminan polls tersebut adalah 60 % dan jumlah nilai tunai pada waktu pinjaman dilakukan, jangka waktu ini dihitung mulai dari seseorang menjadi tertanggung serta pinjaman ini dikenakan bunga pinjaman, yaitu 2 % dari bunga cicilan. Pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis pada perusahaan asuransi berpedoman kepada beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHD, di samping itu juga berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan, yang mengakibatkan peraturan mengenai perjanjian pinjam uang dengan jaminan polls ini belum ada keseragaman untuk seluruh perusahaan asuransi jiwa.