PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL "LAW PROTECTION ON THE OWNERSHIP OF SUBTITUVE CERTIFICATE OF LAND ISSUED BY THE NATIONAL LAND INSTITUTION"

Abstract

Governmental regulation No. 24/1997 about land registration is the background regulation of the necessity of land in development. It needs the legal guarantee in the field of land realized in issuing the certificate as a proof of the legal ownership. Substitutive certificate is the certificate issued as the old one damaged or lost. It has the same supremacy as the old one. However, sometimes there are some problems related to the substitutive certificate that is a reason why the writer willing to study more about the substitutive certificate. The purpose of this research on are to identify how the application of the Substitutive Certificate of land in the Land affairs Office of Semarang Regency is carried out, to know the law protection of the Substitutive Certificate holder by the Office of Land affairs, to know the process of solving in case of disagreement related to the Substitutive Certificate. The methodology of this research is empirical approach. Empirical juridical are The primary data obtained from the field research and the secondary data are all the regulations related to the writing of this thesis obtained from the library research. The samples of this research are people who taking for the Substitutive Certificate. 20 persons, and the additional interviews had been conducted with some experts to complete the data this research of. The result of this research that the conducting of the application of conclude issuing Substitutive Certificate can be applied to the National Land affairs Institution through the Land Office depends on the land location. Substitutive Certificate can be issued because the old one was damaged or had been lost. The law protection on the Substitutive Certificate is basically the same as the protection law on the ordinary land right certificate. The Land Office will do cancellation for the sake of the law on the old certificate issued before, therefore there will be no disagreement on the land for which the Substitutive Certificate is issued. The conclusion of this research are Land affairs that the execution of the application for issuing Substitutive Certificate in the territory of jurisdiction of Land affairs Office in Semarang Regency is not fulfill yet the expectation of the government because applications raised are not comparable with area of land which have not been certified by the society of Semarang Regency. This problem can be solved by giving periodical understanding about the regulation to the society by the Land affairs so Office, so the society will be convinced about the importance of the Certificate of Land in order to take law certaunty of land certainty. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan peraturan yang melatar belakangi kesadaran akan pentingnya peranan tanah dalam pembangunan yang memerlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan yang diwujudkan dengan diterbitkannya sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak yang sah. Sertipikat pengganti merupakan sertipikat yang diterbitkan karena sertipikat lama mengalami kerusakan atau hilang dan kedudukannya sama dengan sertipikat lama. Namun terkadang timbul permasalahan yang berkaitan dengan Sertipikat Pengganti yang kemudian mendorong penulis untuk mengupas lebih lanjut tentang Sertipikat Pengganti. Tujuan dari penelitian "Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional" ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan permohonan Sertipikat Pengganti Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat Pengganti Hak atas Tanah oleh Kantor Pertanahan, dan untuk mengetahui proses penyelesaiaan apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan Sertipikat Pengganti Hak atas Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan Yurudis Empiris yaitu yang bertumpu pada data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dan data sekunder yang bertumpu pada segala peraturan perUndang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Responden dalam penelitian ini adalah orang¬orang yang mengajukan Sertipikat Pengganti sebanyak 20 orang, selain itu dikumpulkan juga hasil wawancara dari nara sumber untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti dapat dimohonkan kepada Badan Pertanahan Nasional lewat Kantor Pertanahan di wilayah tanah tersebut berada. Sertipikat Pengganti dapat diterbitkan karena sertipikat telah mengalami kerusakan atau telah hilang. Perlindungan hukum terhadap Sertipikat Pengganti pada dasarnya sama dengan perlindungan hukum terhadap Sertipikat Hak atas Tanah biasa. Terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat Pengganti Hak atas Tanahnya maka Kantor Pertanahan akan melakukan Pembatalan demi hukum terhadap Sertipikat lama yang telah diterbitkan sebelumnya agar suatu saat tidak menimbulkan sengketa hukum. Terhadap sengketa hukum yang terjadi di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang akan diselesaikan menurut tahap-tahapan yang telah ditentukan kantor pertanahan guna mencapai penyelesaian yang diharapkan oleh semua pihak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan permohonan penerbitan sertipikat Pengganti di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang belum sepenulmya memenuhi apa yang diharapkan Pemerintah karena permohonan yang diajukan tidak sebanding dengan bidang tanah yang belum disertipikatkan masyarakat Kabupaten Semarang. Hal tersebut terkait dengan penganth kebudayaan, tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan penyuluhan yang dilakukan secara berkala dari Kantor Pertanahan untuk memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya Sertipikat Hak atas Tanah guna mencapai kepastian hukum di bidang pertanahan.