PERLUASAN RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MELINDUNGI WNI DILUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA THE EXTENT SCOPE OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL CRIMINAL LAW TO PROTECT INDONESIA CITIZEN IN THE OUTSIDE OF INDONESIA REGION

Abstract

This topic of this study is the implementation of national extent scope of Criminal Code (KUHP) point of view. The study try to understand how can national Criminal Code (KUHP) protect law interest of the country and Indonesia citizen in the outside of Indonesia region is. there are so many Indonesia citizen live in abroad, a consequent logic that their law interest sould be protected. The object of this research is positive ciminal law, which is to find formulation of criminal law nowadays and in the future. This research applied descriptive, and yuridical normative, and compare the criminal law approach. Normative approach method is emphasized to secondary data, and the primar one is only a supporting. The data that is considered as the most important are literature data and documentary study. The result of this study is positive criminal law that put the interest of Indonesia citizen individually, not nationally, so it cannot protect Indonesia citizen law interest in abroad, from the criminal action of foreigner. In the other side, Criminal Code of Bulgary, China Korea, Latvia, French and Romania can be implemented to foreigner in the outside of their country. Regulation Design of Criminal Code (RUU KUHP) Year 2004 Article 4 arrange that the individual Indonesia citizen's interest is national's interest, so regulation design of Criminal Code (RUU KUHP) Year 2004 can be implemented to foreigner who do criminal action to Indonesia citizen in abroad. It can be said that if Regulation Design of Criminal Code (RUU KUHP) Year 2004 is stated as positive law, the extension scope of criminal law will be exist. Judul tesis ini berkisar tentang perluasan ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh KUHP nasional dapat melindungi kepentingan hukum negara dan warga negara Indonesia di luar wilayah negara Indonesia. Dewasn ini, sangat banyak warga negara Indonesia yang berada dan tinggal di luar negeri, sehingga sedapat mungkin kepentingan hulanntlya barns dilindungi. Mejadi objek penelitin ini adalah formulasi tentang ruang berlakunya hukum pidana masa kini dan yang akan datang guna menemukan suatu prospek formulsi hukum pidana dimana mendatang. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, dalam acuan analisisnya tergolong yuridis normatif dengan memperbandingkan hukum pidana positif dengan hukum pidana negara lain. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan normatif yang menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer hanya bersifat penunjang. Data yang diutamakan adalah data kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis adalah bahwa hukum pidaa positif menempatkan kepentingan warga negara Indonesia secara individu bukan sebagai kepentingan nasional, sehingga tidal( dapat melindungi kepentingan hukum WNI di luar negeri dari kejahatan orang asing Berbeda dengan KUHP negara asing seperti: Bulgaria, China, Korea, Latvia, Perancis dan Romania dan negara lain lagi yang dapat diterapkan terhadap orang asing di luar negeri. Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2004 dalam Pasal 4 sudah diatur bahwa kepentingan WNI secara individual merupakan kepentingan nasional, maka RUU KUHP 2004 akan dapat diterapkan terhadap orang asing di luar negeri yang melanggar ketentuan pidana dimana WNI sebagai korban. Maka dapat dilcatakan apabila RUU KUHP 2004 ditetapkan menjadi hukum positif, perluasan ruang berlaku hukum pidana akan terwujud.