PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG BERSUMBER DART PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RA.NGKA. PEMBANGUNAN EKONOMI (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG)

Abstract

Regional expense in autonomy era is directed to autonomous regional expense, which means Regional Original Revenue gives the biggest contribution to regional budget so regional doesn't depend on central goverment expense. Regional ability is very important ini seeking funds to all of the regional affairs expenses, which is in this research is Semarang Regency. Semarang Regency has become industry and trade area and has a lot of assets or potentials of taxes and regional retributions objects. But the contribution of Regional Original Revenue from taxes and regional retributions couldn't give the biggest revenue to regional budget yet. The issues raised in this thesis are how are the society empowerment efforts to increase Regional Original Revenue from taxes and regional retributions which has been done by Regional Goverment of Semarang Regency, faced constraints, and how are society empowerment used to increase Regional Original Revenue from taxes and regional retributions in the framework of economic development. Approaching method used for studying on those issues are socio-legal which is a empirical law research, with using primary and secondary data. This Research held in Semarang Regency discovers that first, Regional Goverment of Semarang Regency is still using Law No. 22 of year 1999 and Law No. 25 of year 1999 and their implement regulations in doing society empowerment to increase Regional Original Revenue from taxes and regional retributions in whole regional sectors, specially in law and economic sector, but couldn't increase Regional Original Revenue from taxes and retributions sectors significantly yet. Second, that society empowerment faces many constraints comes from Semarang Regency Goverment itself and from society or field. Third, society empowerment to increase Regional Original Revenue from taxes and regional retributions in sustaining economic development in Semarang Regency can be done according to a clear coordination and based on regulations, make better policy and goal oriented, and make regulations sustain society empowerment, aimed to protect minority and weak class and keeping the harmony with surrounding nature and not cause high cost. Pembiayaan daerah di era otonomi daerah diarahkan pada pembiayaan daerah yang mandiri, dalam arti Pendapatan Ash Daerah memberikan kontribusi yang terbesar sehingga daerah tidak tergantung pembiayaan dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah sangat penting dalam mencari dana untuk membiayai segala urusan daerah, yang dalam penelitian ini adalah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang telah menjadi daerah industri dan perdagangan serta memiliki banyak aset / potensi yang dapat dikenai pajak dan retribusi daerah. Tetapi kontribusi Pendapatan Ash Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah belum memenuhi harapan terhadap APED. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, kendala —kendala apa yang dihadapi, dan bagaimana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dalam rangka pembangunan ekonomi. Metode pendekatan yang dipakai untuk membahas permasalahan — permasalahan tersebut adalah socio-legal yang merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Semarang menemukan bahwa pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan masih berdasar atas UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanannya telah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi, tetapi belum dapat menaikkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi secara signifikan. Kedua, pemberdayaan masyarakat tersebut menemui berbagai kendala yang datang dari intern Pemerintah Kabupaten Semarang sendiri dan dari masyarakat / lapangan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dalam menunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Semarang dapat dilakukan dengan berdasarkan koordinasi yang jelas dan berdasarkan undang — undang, membuat kebijaksanaan yang lebih baik dan goal oriented, serta membuat regulasi yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, dan tidak menimbulkan biaya tinggi.