HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT. (STUDI DI KOTA SURAKARTA)

Abstract

The implementation of zakat in Indonesian is ruled by the Act Number 38 1999 about Management Zakat. The Management Zakat Act is expected to be effective and prospective in protection. Two matters are discussed in this thesis; first, how to The Management Zakat Act in community economic empowerment. Second, how to reinterpretation of zakat and distribution in community economic empowerment. If viewed of the effective The Management Zakat Act in community economic empowerment in Surakarta, it is not effective yet. There are some problems that cause the Act can't prevail effectively. The problems are from muzakki and zakat interpretations are dogmatic-formalistic. But if viewed of the prospective have good prospect. This is can view from big potential of zakat and potential to reinterpretation of zakat and distribution. The Management Zakat Act can empowerments the community economic in 5uralcarta. With The Act can growth technical quality management zakat organization. Through nonnatif-legal study and sosio-legal study, it does not only sees the legal framework of economic-empowerment as positivist-normatve, but also related with other fields which fill and influence each other, such as politic-law, politis-economic, social-politic, and community culture. Through a deeper study, The Management Zakat Act in community economic ernpowennent can run in harmony if it holds the principles of: (i) economic growth and equal distribution; (ii) direct dimension with community interest; (iii) bolding justice and economic democracy; (iv) utilizing resources properly, transparent, and productive. Penyelenggaraan Zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat diharapkan efektif dan prospektif dalam pelaksanaannya. Dalam tesis ini diangkat dua pennasalahan, pertama bagaimanakah Hukum Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua bagaimanakah reinterpretasi zakat dan distribusinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika dilihat Hukum Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Surakarta, dalam pelaksanaannya belum efektif Ada beberapa kendala yang menyebabkan Undang-Undang tersebut belum bisa dikatakan efektif Kendalanya berasal dari wajib zakat itu sendiri dan dari interpretasi zakat yang cenderung dogmatis-formalistis. Namun jika dilihat dari prospektifitasnya mempunyai prospek yang baik. Hal ini dapat dilihat dari potensi zakat yang begitu besar dan juga potensi reinterpretasi zakat dan pendistribusiannya. Hukum pengelolaan Zakat sangat berperan dalam memberdayalcan ekonomi masyarakat di kota Surakarta. Dengan aturan ini secara Iebih baik meningkatkan kualitas teknis dari organisasi pengelola zakat. Melalui kajian yuridis normatif dan yuridis sosiologis, studi ini tidak hanya melihat kerangka hukum pemberdayaan ekonomi sebagai persoalan positifis-norrnatif saja, akan tetapi juga terkait dengan bidang-bidang lain yang sating mengisi dan mempengaruhi, seperti politik-hukum, politik-ekonomi, social¬politik, dan budaya masyarakat. Melalui kajian yang mendalam, hukum pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan sinergis .manalcala is memegang prinsip-prinsip: (i) memacu pertrunbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi; (ii) berdimensi langsung dengan kepentingan masyarakat; (iii) memegang tegult prinsip keadilan dan demolcrasi ekonomi; dan (iv) memanfaatkan sumber daya secara adil, transparan, dan produktif