EKSISTENSI BALM USAHA MANDIRI TERPADU ( BMT ) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF NON BANK DAN PERANANNYA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT ( Kajian Terhadap Operasional BMT Bina Niaga Utama Semarang )

Abstract

If we observe closer to the Semarang lower society, we will find the real condition that severing from disability in maintaining their economical supports. The disability is either internally and externally; internally, they always deal with the capital, skills, technology, management, and marketing; externally, they deal with the policy, law, and regulations that do not assure their right. Thus, the study is focused in to two main problems, they are: (1) How is the existence of Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) as an alternative instead of banks plays role, and (2) How is the involvement of Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) in empowering the citizen economy. The goals to achieve are: to observe, comprehend, and describe the existence of the Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) either juridical and sociologically, identify and predict regulations and policy needed by its development. In another side it is to observe and describe Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) involvement in the economic empowering of the citizen, especially they are in Semarang. Thus, the hoped contributions are: theoretically, thoughtful contributions such as conceptual literature, methods as well as theories in general law study range and in Islam economic law specifically. It is hoped to be the base of the planning and developing of Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) management in Indonesia. Practically, it is one of the references for the policy makers in the financial board operational either it is conventional or syariah, especially Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) in Indonesia. The intensive study is done along with Semarang city and has done with qualitative research thought methods frame. The study found: First, in formal juridical the existence of Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) can not be separated from the existence of Bank Muamalat Indonesia as the first bank to operate the syariah system in Indonesia based on the Act No 7, Year 1992 on Banking and Act No 10, Year 1998 on the change of the Act No 7, Year 1992 and also based on Chapter 23 verse I of Act No 9, Year 1995. Thus, in the base of formal juridiCal, the Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) uses cooperative as the shield while for the operational it uses income-sharing principle based on Syariah regulation. Sociologically, people are able to response and appreciate the Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) in their neighborhood since it is helpful, and it has good working performance. The support of the citizen toward the BMT depends on the involvement of the Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) in the society's problem solving so that they do not always rely on the banks only. Apabila kita mau melihat dengan seksama, maka kita akan tahu bahwa secara kenyataan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Semarang lapis bawah yang berupa ketidakberdayaan dalam mempertahankan kelangsungan kehidupan perekonomiannya dikarenakan kelemahan mereka baik secara internal maupun ekstemal, secara internal mereka sarat dengan permasalahan permodalan, skill, teknologi, manajemen serta pemasaran, sedang secara ekstemal mereka merasa kurang terlindungai dalam berusaha karena kebijakan, hukum dan peraturan tidak selalu dapat memayungi serta berpihak kepada kepentingan mereka, untuk itulah studi ini memfokuskan kepada dua masalah yaitu, 1) Bagaimana eksistensi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) sebagai lembaga keuangan alternatif non Bank, 2) Bagaimanakah peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Tujuan studi yang ingin dicapai, disatu sisi untuk mengetahui, memahami serta mendislcripsikan eksistensi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) baik secara yuridis maupun sosiologis, mengidentifikasi dan memprediksi regulasi dan kebijakan yang diperlukan guna pengembangannya. Pada sisi yang lain untuk mengetahui serta mendiskripsikan peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Dengan demikian kontribusi yang diharapkan : secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode maupun teori dalam khasanah studi ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi Islam khususnya, sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pengembangan pengaturan BMT di Indonesia, sementara secara praktis, berpeluang sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi dalam operasional lembaga keuangan baik konvensional maupun syari'ah khususnya BMT di Indonesia. Karenanya studi intensif dilakukan dengan wilayah studi Kota Semarang dan telah dilakukan dengan bingkai metode pemikiran penelitian kualitatif. Temuan studi menunjukkan : Pertama, secara yuridis formal eksistensi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) tidak terlepas dari eksistensi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama yang opersionalnya berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia, dengan berlakunya Undaus-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 disamping berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, maka secara yuridis formal institusi BMT menggunakan Koperasi sebagai payung bagi badan usahanya sedangkan untuk opersionalnya BMT menyandarkan dirinya pada prinsip bagi hasil berdasarkan syari'ah yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut diatas Secara sosiologis masyarakat cukup dapat merespon serta mengapresiasi keberadaan BMT di lingkungannya, dimana tentu saja karena melihat kinerja, manfaat serta perannya dalam membantu mereka meringankan hambatan¬hambatan usaha mereka. Akan tetapi keberlangsungan dukungan masyarakat terhadap eksistensi BMT akan sangat ditentukan dengan sejauh mana BMT mampu mengoptimalkan perannya di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tetap menempatkan BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang mampu dijadikan alternatif bagi upaya memberdayakan perekonomiannya.